Jakarta, NU Online

Pengamat Transportasi Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan sejumlah guru honorer harus mengalokasikan sekitar 20-40 persen dari pendapatan bulanan mereka, atau sekitar Rp500 ribu hingga Rp1,5 juta, untuk biaya transportasi dari rumah ke sekolah.

Menurutnya, guru di daerah seperti Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menghadapi beban yang lebih besar. Mereka harus mengeluarkan biaya transportasi mingguan atau bulanan menggunakan speedboat maupun menyewa kendaraan darat, yang nilainya dapat mencapai lebih dari 50 persen dari tunjangan daerah terpencil yang diterima.

Djoko menilai persoalan tersebut perlu segera mendapat perhatian pemerintah, mengingat para guru juga masih terbebani oleh tingginya harga bahan bakar nonsubsidi, seperti Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex, dalam beberapa bulan terakhir.

"Guru butuh transportasi yang layak. Menjadi guru di Indonesia berarti bertarung dengan ruang dan jarak. Dari kepungan kemacetan di perkotaan hingga jalur pedalaman yang ekstrem, dimensi mobilitas harian ini perlahan ikut menentukan kesejahteraan nyata seorang pendidik," katanya kepada NU Online, Senin (29/6/2026).

Ia menegaskan bahwa kesejahteraan guru memiliki keterkaitan erat dengan layanan transportasi, baik secara langsung melalui aspek finansial dan fisik, maupun secara tidak langsung terhadap kondisi psikologis dan profesional.

Djoko menilai buruknya layanan transportasi, seperti kemacetan parah di perkotaan maupun rute ekstrem di pedesaan, menyerap waktu dan energi yang besar bahkan sebelum guru memasuki ruang kelas.

"Perjalanan melelahkan selama berjam-jam dengan kondisi transportasi yang tidak kondusif membuat tenaga pendidik rentan tiba di sekolah dalam keadaan lelah, baik secara fisik maupun mental," katanya.

Menurut Djoko, ketika energi fisik telah terkuras di perjalanan, kualitas mengajar, kesabaran dalam mendampingi siswa, hingga kreativitas dalam menyusun materi pembelajaran ikut menurun.

"Di sinilah pentingnya transportasi yang andal sebagai jaminan agar guru dapat tiba di sekolah dalam kondisi prima dan siap memberikan energi terbaiknya kepada peserta didik," ujarnya.

Lebih lanjut, Djoko meminta agar upaya meningkatkan kesejahteraan guru tidak hanya berhenti pada besaran gaji pokok, tetapi juga memperhatikan kualitas ekosistem pendukung yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka.

"Pemberian subsidi transportasi publik di perkotaan melalui tarif khusus bagi guru, serta perluasan jaringan angkutan perintis di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), merupakan langkah konkret negara dalam meningkatkan kesejahteraan para pendidik," terangnya.