Jakarta, NU Online 

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan komitmennya untuk menjadikan desa sebagai titik tumpu utama pembangunan dalam programnya. Cak Imin mengungkapkan visinya untuk memprioritaskan peran petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat dalam program pengadaan pangan nasional.

"Desa harus menjadi titik tumpu pembangunan. Petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat harus menjadi bagian utama dari program pengadaan pangan nasional," tegas Cak Imin dalam debat cawapres untuk putaran keempat yang diselenggarakan KPU di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada Ahad (21/1/2024).

Cak Imin juga menyuarakan perlunya reforma agraria sebagai solusi untuk memberikan kepastian distribusi lahan kepada para petani. Selain itu, Cak Imin menekankan perlunya peningkatan pada energi baru dan terbarukan. 

"Reforma agraria harus menjadi kepastian distribusi lahan bagi para petani kita. Energi baru dan terbarukan harus digenjot, bukan dikurangi targetnya, diturunkan targetnya,” paparnya.

Dalam konteks ini, Cak Imin merujuk pada pernyataan Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari yang menyebut petani sebagai penolong negeri. Namun, dia menyayangkan bahwa hari ini pemerintah terkesan abai terhadap nasib petani dan nelayan.

“Hari ini kita menyaksikan bukti hasil sensus pertanian BPS bahwa 10 tahun terakhir ini telah terjadi jumlah petani rumah tangga gurem, rumah tangga petani gurem berjumlah hampir 3 juta. Ini artinya, 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektar, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektar sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya,” tuturnya. 

Cak Imin juga mengkritisi upaya pengadaan pangan nasional melalui food estate yang dinilainya mengabaikan petani dan masyarakat adat. "Food estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat, menghasilkan konflik agraria, dan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," tegasnya.

Dalam konteks global, Cak Imin juga mengingatkan akan krisis iklim dan bencana ekologi yang terus meningkat. Dia menyuarakan perlunya keseriusan negara dalam menghadapi masalah ini, bukan hanya mengandalkan proyek Giant Sea Wall. 

"Kita harus sadar kenyataan krisis iklim harus dimulai dengan etika. Sekali lagi etika. Etika lingkungan. Etika lingkungan ini intinya adalah keseimbangan antara manusia dan alam,” tuturnya. 

Ia menegaskan bahwa kebijakan nasional harus berpijak pada prinsip keadilan, termasuk keadilan iklim, ekologi, antar-generasi, agraria, dan sosial. "Rakyat harus dilibatkan, karena rakyat adalah pemilik negeri ini, pemerintah hanyalah pelaksana dari pemilik negeri ini," jelas Cak Imin.

 

Debat keempat untuk cawapres mengusung tema Pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa dan diikuti cawapres Abdul Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Moh Mahfud MD.