Jakarta, NU Online

Setelah Hizbut Tahrir Indonesia dicabut status hukumnya oleh pemerintah (19/7/2017), pro-kontra pun mencuat. Berbagai pandangan bermunculan, termasuk kalangan yang menilai bahwa nasib demokrasi di Indonesia akan terancam.

Menanggapi hal itu, Dosen Antropolgi Universitas King Fahd, Arab Saudi, Sumanto Al-Qurtubi membantah. Menurut alumni IAIN Semarang ini, Indonesia punya corak demokrasi sendiri. Demokrasi yang susuai dengan kebangsaan dan karakter keindonesiaan, bukan demokrasi liberal, sekuler, ataupun demokrasi yang bersandar pada agama. 

“Demokrasi kita kan demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal, sekuler maupun demokrasi religius,” katanya usai mengisi acara Ngobrol Kebangsaan: Merayakan Toleransi dalam Keberagaman di Gedung Konvensi Kalibata, Jakarta Selatan, Ahad (23/7).

Ia mengatakan bahwa demokrasi itu ada batasannya, demokrasi punya konteks-konteks lokal yang tidak bisa disamaratakan. Sehingga demokrasi di Indonesia itu berbeda dengan demokrasi yang ada di Australia, ataupun Amerika. Indonesia mempunyai parameter, ketentuan, dan lokal wisdom sendiri yang harus diperhatikan.

“Jangan disamaratakan ini bertentangan dengan alam demokrasi dan sebagainya,” katanya. (Husni Sahal/Zunus)