DPR Minta Pemetaan Penempatan Guru PPPK Paruh Waktu Adil bagi Sekolah dan Guru
Sabtu, 21 November 2026 | 20:30 WIB
Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemetaan ulang penempatan 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu dilakukan secara adil dengan mempertimbangkan kondisi nyata guru dan kebutuhan sekolah. Para guru tersebut dijadwalkan beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) saat ini melakukan pemetaan penempatan bersama dinas pendidikan provinsi serta kabupaten/kota agar sesuai dengan kebutuhan guru di setiap sekolah. Menurut kementerian, verifikasi dan validasi telah dilakukan untuk mengetahui keberadaan guru aktif serta kebutuhan formasi di masing-masing daerah.
Selanjutnya, usulan kebutuhan disampaikan melalui Ruang Sumber Daya Manusia Kemendikdasmen sebelum penempatan ditetapkan.
Kurniasih menyoroti nasib guru PPPK paruh waktu yang selama ini mengajar di sekolah swasta. Ia mengingatkan agar peralihan status tidak membuat mereka ditarik ke sekolah negeri sehingga sekolah swasta asal justru kehilangan tenaga pengajar.
Ia menilai penataan memang diperlukan agar tidak ada sekolah yang kelebihan guru, sementara sekolah lain masih mengalami kekurangan. Namun, kebutuhan sekolah dan perlindungan hak guru harus dipenuhi secara bersamaan.
"Penataan ini memang dibutuhkan karena perubahan status jangan sampai membuat satu sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain tetap kekurangan. Tetapi prinsipnya harus dua-duanya terpenuhi, yakni kebutuhan sekolah tertangani dan hak serta kondisi guru tetap terlindungi," ujar Kurniasih dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Menurut Kurniasih, data jumlah guru dan kebutuhan formasi saja tidak cukup untuk menentukan penempatan. Kemendikdasmen juga perlu mempertimbangkan bidang studi, beban mengajar, domisili, jarak dan akses transportasi, kondisi keluarga, serta keberlanjutan pembelajaran di sekolah asal.
Hal tersebut penting karena perubahan tempat tugas dapat berdampak langsung terhadap kehidupan guru dan keluarganya.
"Jangan melihat guru hanya sebagai angka dalam tabel distribusi. Mereka punya keluarga, ada yang sudah puluhan tahun mengabdi di satu wilayah, ada yang harus mengurus anak atau orang tua, ada pula yang akses transportasinya sangat terbatas. Semua itu harus menjadi pertimbangan dalam penempatan," katanya.
Sebelumnya, Kemendikdasmen menyampaikan bahwa penempatan baru diupayakan tetap berada dalam satu wilayah kewenangan dan tidak jauh dari lokasi guru saat ini, selama masih terdapat sekolah di sekitarnya yang membutuhkan tenaga pengajar.
Kurniasih meminta prinsip tersebut dituangkan dalam pedoman yang jelas agar penerapannya tidak berbeda-beda di setiap wilayah.
Ia mencontohkan sejumlah aspek yang perlu diatur, mulai dari batas kewajaran jarak penempatan dari domisili, perlakuan terhadap guru dengan kondisi keluarga tertentu, hingga penentuan penempatan bagi guru yang bidang studinya dibutuhkan di beberapa sekolah sekaligus.
"Kami ingin ada standar yang jelas. Misalnya, bagaimana definisi penempatan yang masih wajar dari domisili, bagaimana bila guru memiliki kondisi keluarga tertentu, bagaimana bila bidang studinya dibutuhkan di beberapa sekolah, serta bagaimana mekanisme keberatan bila penempatan dinilai sangat memberatkan," ujarnya.
Selain pedoman, Kurniasih meminta pemerintah menyediakan mekanisme konfirmasi sebelum penempatan final ditetapkan.
Menurutnya, data administratif perlu diperkuat dengan verifikasi faktual agar keputusan tidak sepenuhnya bergantung pada sistem. Alamat yang tercatat bisa berbeda dengan tempat tinggal sebenarnya, kondisi keluarga dapat berubah, dan jarak yang tampak dekat di atas kertas belum tentu mudah ditempuh.
Karena itu, ia meminta proses penempatan dilakukan secara transparan dan memberikan ruang klarifikasi bagi guru.
"Data memang menjadi dasar utama, tetapi guru harus diberi ruang untuk mengonfirmasi. Bisa saja alamat di sistem berbeda dengan tempat tinggal aktual, kondisi keluarga berubah, atau ada akses jalan yang secara jarak terlihat dekat tetapi secara nyata sulit ditempuh. Jadi, prosesnya harus transparan dan memberi ruang klarifikasi," tuturnya.
Kurniasih juga meminta agar peralihan status dan penempatan tidak mengganggu hak kepegawaian maupun pembayaran guru. Kepastian tersebut dinilai penting mengingat peralihan status 242.482 guru dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2027.
Sebelumnya, Kemendikdasmen telah meminta agar data guru dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dipastikan aktif dan mutakhir untuk mendukung kelancaran proses tersebut.
Menurut Kurniasih, penerbitan surat keputusan (SK) penempatan, sinkronisasi data, dan penyelesaian administrasi harus rampung sebelum kebijakan berlaku.
"Jangan sampai status sudah berubah, tetapi SK penempatan terlambat, data belum sinkron, atau pembayaran hak guru justru tersendat. Seluruh proses administrasi harus selesai dan terkoneksi sebelum kebijakan berlaku efektif," imbuhnya.
Kurniasih menilai pemetaan terhadap 242.482 guru tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk membenahi ketimpangan distribusi tenaga pendidik yang selama ini terjadi.