Jakarta, NU Online
Seleksi tahap I Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sejuta guru banyak dikeluhkan guru honorer di seluruh tanah air akibat berbagai masalah yang muncul. Pengumuman seleksi tahap I ini pun diminta untuk ditunda untuk memastikan adanya penambahan afirmasi bagi guru honorer senior.

 

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyebut berbagai permasalahan tersebut di antaranya terjadi kesimpangsiuran standar prosedur terkait jadwal dan perlengkapan yang dikeluarkan oleh pelaksana pusat. Atas hal ini, pihaknya meminta agar rencana pengumuman hasil seleksi PPPK untuk Guru Honorer tahap I hari Jumat (24/9) besok ditunda.

 

"Hingga adanya kepastian besaran tambahan poin afirmasi bagi para guru honorer dalam seleksi-seleksi selanjutnya,” katanya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/9).

Masalah-masalah ini berakibat banyak peserta tidak dapat mengikuti ujian seleksi PPPK dan perbedaan perlakukan kepada peserta ujian akibat kebijakan yang tidak konsisten,” ujarnya.

Permasalahan kedua, lanjut Huda tidak selarasnya kisi-kisi dari Kemendikbud Ristek RI untuk dipelajari guru honorer sebelum ikut seleksi dengan materi soal yang diujikan. Akibatnya, persiapan teknis yang dilakukan guru honorer peserta seleksi PPPK tidak banyak berarti.

 

“Kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek untuk bahan Latihan bagi para guru sebelum ikut seleksi sangat jauh melenceng dari materi soal yang diujikan ke peserta PPPK. Akibatnya banyak yang merasa kisi-kisi itu mubazir saja,” katanya.

Rasio tingkat kesulitan soal dengan jumlah soal 100 dengan durasi waktu 120 menit, lanjut Huda juga sangat jauh dari kata proporsional. Terutama untuk soal-soal dengan pendekatan HOTS (high order thinking skills), yang membutuhkan waktu lebih untuk penalaran.

 

“Model soal seperti ini belum familiar bagi peserta terutama peserta ujian dengan usia tertentu, sehingga menimbulkan kesulitan yang membuat mereka gagal menyelesaikan soal-soal yang diujikan,” katanya dalam rilis yang diterima NU Online.

Ia menegaskan berbagai kesulitan tersebut menyulitkan mayoritas guru honorer peserta seleksi PPPK tahap I. Akibatnya mereka pesimistis bisa lolos seleksi menjadi PPPK. “Kami berharap kesulitan-kesulitan ini dicarikan solusinya lebih dulu oleh Kemendikbud Ristek dengan pihak terkait. Pastikan dulu tawaran solusi untuk para guru honorer yang kesulitan dalam mengikuti PPPK ini. Apakah dalam bentuk adanya jaminan tambahan poin afirmasi, jaminan bagi guru honorer dengan usia tertentu untuk langsung lolos seleksi atau solusi lain sebelum mengumumkan hasil seleksi PPPK tahap I ini,” tegasnya.

Huda mengingatkan bahwa seleksi PPPK untuk sejuta guru honorer ini merupakan tindakan afirmatif (affirmative action) yang harus dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan kedaruratan guru di tanah air. Prinsip ini harus menjadi pegangan untuk menjadi acuan kebijakan turunnya termasuk prosedur pelaksanaan seleksi PPPK untuk guru honorer.

 

“Kami tidak akan Lelah untuk terus menyuarakan dan melakukan pendampingan bagi para guru honorer untuk mendapatkan perlakukan layak dari negara,” pungkasnya.

Editor:  Muhammad Faizin