Jayapura, NU Online
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) meminta agar pemerintah Indonesia bersikap jujur dan terbuka. Menurutnya, transparansi pemerintah dalam penanganan kasus corona diperlukan untuk mempercepat penanganannya. 

"Lakukan transparansi dalam penanganan, jangan terkesan diam-diam karena masyarakat butuh informasi yang jernih dan jelas. Ajak lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi, baik dari dalam maupun luar negeri. Hentikan sementara kegiatan seremonial yang menyedot biaya besar, proyek-proyek mercusuar, fasilitas pejabat, dan stop bayar buzzer,” kata Gus Yaqut, di sela kegiatan Konferensi Wilayah PW GP Ansor Papua, di Abe Pura, Jayapura, Sabtu (14/4) siang.

“Fokuskan ke penanganan dan antisipasi virus corona untuk menyelamatkan masyarakat luas. Dar'ul mafasid muqoddam 'ala jalbil masholih. Mencegah kerusakan karena dampak corona harus diutamakan daripada mengambil keuntungan (insentif ke pengusaha, buzzer, dan lainnya),” lanjutnya.

Gus Yaqut menyebut, permintaan WHO yang meminta pemerintahan Joko Widodo mengumumkan atau memberlakukan keadaan darurat harus segera ditanggapi. Menurutnya, pengumuman keadaan darurat itu untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan warga, mengingat jumlah korban terpapar dan meninggal terus bertambah. 

 

“Perbanyak, permudah, dan percepat tes virus corona untuk masyarakat. Jangan lagi seperti di awal-awal virus ini merebak, pemerintah seolah terkesan meremehkan, bahwa Indonesia kebal virus. Toh kenyataannya kena juga. Jadi jangan anggap enteng. Negara lain sudah bertindak cepat, terukur, terarah, kita masih saja lambat," cetusnya.  

 

Gus Yaqut menambahkan, respons cepat pemerintah dibutuhkan agar penularan tidak meluas dan memberikan rasa aman warga. "Identifikasi klaster-klaster. Tutup celah munculnya klaster baru. Tidak usah ragu untuk melakukan isolasi, karantina. Untuk itu harus disiapkan tempat khusus karantina," ujarnya. 

Dikatakan, masyarakat memerlukan informasi yang benar, jelas, dan konsisten dari pemerintah mengingat kekhawatiran penyebaran virus akan semakin meluas. Ia meminta agar kekacauan informasi dihentikan. 

"Jangan lagi ada pejabat atau pihak yang tidak kompeten ikut memberikan informasi sembarangan,” tegasnya. 

Menurutnya, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini. Pertama, stabilisasi ekonomi nasional. Yakni, memprioritaskan stabilitas harga pangan dan ketersediaan terutama dari aksi panic buying, terutama memasuki bulan Ramadhan di mana tingkat konsumsi cenderung naik. 

Kedua, mendorong Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Industri untuk menjamin kegiatan produksi tetap berjalan. Ketiga, menginstruksikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, serta OJK untuk dapat meyakinkan investor bahwa kondisi bisnis masih berjalan baik meski dalam fase turbulensi akibat dampak virus corona. 

Gus Yaqut mengapresiasi langkah pemerintah Kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta yang merespons dampak penyebaran virus corona dengan meliburkan sekolah, dan tempat-tempat yang berpotensi mengumpulkan massa besar. Langkah tersebut memperlihatkan atensi dan keseriusan pemerintah setempat dalam merespons berjangkitnya virus corona. 

"Langkah Pemkot Solo dan Pemprov DKI layak diapresiasi. Sudah seharusnya pemerintah menunjukkan kepedulian dalam penanganan virus corona. Ini bentuk antisipasi karena penyebaran virus terhitung masif, jadi jangan dianggap sepele. Banyak negara merespons cepat berikut langkah-langkah antisipasi dan penanganannya," katanya.

Editor: Muchlishon