Jakarta, NU Online 

Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026 di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini diikuti berbagai elemen gerakan rakyat, termasuk Konfederasi KASBI, serta serikat buruh lintas sektor, petani, mahasiswa, aktivis perempuan, aktivis lingkungan, hingga pekerja sektor informal.

Aksi dimulai dengan long march dari Taman Ria Senayan menuju Gedung DPR RI. Sepanjang perjalanan, massa membawa berbagai tuntutan terkait isu ketenagakerjaan dan keadilan sosial sebelum akhirnya memusatkan aksi di depan gedung parlemen, Jakarta, Jumat (1/5/2026).

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menegaskan kembali sejumlah tuntutan mendasar kaum buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 1 Mei 2026.

Sunarno menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi yang turun ke jalan secara mandiri melalui aliansi gerakan buruh bersama rakyat. Ia menekankan bahwa aksi May Day tahun ini merupakan bentuk peringatan alternatif di luar kegiatan resmi pemerintah.

"Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2026," ujarnya dari atas mobil komando aksi di depan DPR.

Kritik terhadap kebijakan ketenagakerjaan

Sunarno menilai hingga saat ini berbagai tuntutan buruh belum sepenuhnya terwujud dalam kebijakan negara. Ia menyebut regulasi ketenagakerjaan yang ada masih cenderung merugikan pekerja di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian, pertambangan, maritim, hingga pariwisata.

Menurutnya, kondisi serupa juga dialami pekerja di sektor platform digital seperti pengemudi ojek online. Ia menyoroti status kemitraan yang dinilai tidak memberikan kepastian kerja yang adil.

"Kawan-kawan yang bekerja di sektor platform ini masih berada dalam status mitra yang palsu," tegasnya.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan adalah desakan agar DPR segera membahas Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168, yang memberikan tenggat penyusunan regulasi hingga 9 Oktober 2026.

Sunarno menyebut hingga kini belum ada pembahasan substantif dengan serikat buruh terkait RUU tersebut. Dalam aksi ini, perwakilan aliansi juga sempat melakukan audiensi dengan DPR RI.

"Tadi ada sekitar 46 orang perwakilan yang masuk menyampaikan tuntutan dari aliansi gerakan buruh bersama rakyat," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penyusunan UU Ketenagakerjaan baru harus melibatkan serikat buruh secara langsung.

Sorotan outsourcing dan upah

KASBI juga kembali menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai semakin meluas dan berdampak pada meningkatnya status kerja tidak tetap, seperti kontrak, harian lepas, hingga magang.

"Praktiknya di lapangan lebih kejam dari regulasi itu sendiri," kata Sunarno.

Selain itu, ia menyoroti sistem pengupahan nasional yang dinilai belum memberikan kesejahteraan layak bagi buruh. Ia mendorong adanya reformasi menuju sistem upah layak nasional untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Dorongan ratifikasi konvensi ILO

KASBI juga mendesak pemerintah untuk segera meratifikasi Konvensi ILO 188 terkait perlindungan pekerja sektor perikanan dan maritim, serta Konvensi ILO 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Menurut Sunarno, buruh perempuan masih menjadi kelompok paling rentan terhadap kekerasan dan ketidakadilan di tempat kerja.

Selain isu ketenagakerjaan, Sunarno juga menyoroti meningkatnya peran militer dalam ruang sipil. Ia menilai kecenderungan tersebut berpotensi mempersempit ruang demokrasi dan melemahkan masyarakat sipil.

Ia juga mengingatkan adanya potensi gesekan antara aparat dan buruh saat aksi penyampaian pendapat di lapangan.

"Militerisme semakin masuk ke ruang sipil, dan ini harus dihentikan," tegasnya.

Sunarno menegaskan bahwa gerakan buruh tidak akan berhenti pada aksi May Day saja. Ia menyatakan akan terus mengawal proses pembahasan UU Ketenagakerjaan baru agar benar-benar berpihak kepada pekerja.

"Kami tidak akan lelah mendesak negara untuk berpihak kepada kaum buruh," pungkasnya.

Aksi May Day 2026 di depan DPR berlangsung dengan pengamanan aparat dan diikuti orasi dari berbagai elemen gerakan buruh dan rakyat.