Jakarta, NU Online 

Ketua Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK) PBNU berharap konsep keluarga maslahah yang diusungnya dibahas di muktamar NU terdekat, yaitu tahun depan. Tak hanya dibahas, konsep tersebut ditetapkan jadi konsepnya NU dalam berkeluarga. 

Menurut dia, konsep tersebut masih dalam penggodokan para kiai dan pengurus yang diundang internal LKKNU. Tak jauh-jauh, konsep tersebut disaripatikan dari Al-Qur’an dan hadits dan makalah-makalah para ulama. 

Keluarga maslahah, kata Ida, adalah keluarga yang setiap anggota individunya baik, dan pada saat yang sama juga memberi kebaikan kepada masyarakat, baik masyarakat dalam pengertian lebih kecil yaitu keluarga, maupun kepada masyarakat luas. 

“Dari keluarga maslahah itu, secara lebih luas akan menjadi khairu ummah, lalu kemudian membentuk negara baldah thayyibah dan tentu saja akan membentuk sebuah semesta yang rahmatan lil alamin,” jelasnya di sela Rapar Koordinasi Nasional kedua LKKNU di Hotel Acacia, Jakarta, Jumat-Ahad (4-6). Kegiatan bertema Pemberdayaan Desa Berbasis Keluarga tersebut diikuti seluruh penguru LKKNU di tingkat pusat, wilayah dan cabang se-Jabodetabek. 

Lebih lanjut Ida mengatakan, vis LKKNU adalah membangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban melalui keluarga maslahah. Sementara misinya adalah kemaslahatan keluarga Indonesia yang berpijak pada nilai-nilai Ahlussunah wal Jamaah an-nahdliyah. 

Menurut Ida, isu strategis yang dilakukan LKKNU di rakornas adalah mengembangkan kapasitas organisasi, penguatan kapasitas fungsi keluarga maslahah, kemudian advokasi kegiatan pendidikan keluarga, lingkungan, perlindungan ibu dan anak agar terwujudnya keluarga maslahah, kemudian mendorong terciptanya ruang publik yang memicu terwujudnya keluarga masalahat, kemudian membangun dan menguatkan jaringan. 

“Nah, tema yang diambil dalam rakornas ini adalah konsep pemberdayaan desa berbasis masyarakat. Sebenarnya yang kita lakukan adalah membangun Indonesia sejahtera berkeadilan dan berkeadaban itu melalui keluarga. Keluarga Indonesia itu, keluarga masyarakat NU kebanyakan di desa,” jelasnya. 

LKKNU, lanjutnya, melihat bahwa arah pembangunan pemerintahan Jokowi ini setelah UU Desa berjalan, orientasinya adalah penguatan desa sebagai garda terdepan pembangunan. 

“Nah, begitu kuatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa itu, maka kita berkepentingan agar pembangunan desa itu berbasis keluarga. Jadi, berbasis keluarga itu, ketika kita berbicara tentang kesejahteraan ekonomi maka itu berbasis keluarga,”ujarnya. 
 

Pewarta: Abdullah Alawi
Editor: Fathoni Ahmad