Jakarta, NU Online

Indonesia merupakan negara maritim yang cukup luas wilayah lautannya. Terlebih negeri Zamrud Khatulistiwa ini merupakan negara kepulauan yang terdiri dari lebih dari 17 ribu pulau dengan laut sebagai penyatunya. Tak ayal pemerintah mengejar tujuan sebagai poros maritim dunia. Hal tersebut didukung dengan posisi geopolitik Indonesia yang cukup strategis.

Melihat fakta tersebut, Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) berupaya membangun harapan cita-cita tersebut dengan menggelar kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) dengan tema Pelajar Maritim Mewujudkan Kemandirian menuju Poros Maritim Dunia di Gedung Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lantai 4, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Senin (15/7).

Flora Kalalo, pengajar Hukum Kelautan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), mengungkapkan bahwa peran pemuda dalam hal mewujudkan kemaritiman sangat penting. Pasalnya, ke depan para generasi muda inilah yang akan menjadi pemimpin dan penerus cita-cita tersebut.

"Peran generasi muda dan menjadi contoh yang baik ketika gagasan mewujudkan poros maritim muncul dari kalangan pelajar, sebagaimana yang sudah diimplementasikan oleh PP IPNU, yaitu meningkatkan minat dan pemahaman bidang kemaritiman dengan memasukkan pendidikan kebaharian dalam kurikulum pendidikan nasional pada semua level satuan pendidikan," katanya saat memberikan materi.

Lebih lanjut, Flora juga menjelaskan bahwa upaya ini merupakan langkah yang tepat dalam mengatasi rendahnya semangat dan jiwa bahari bangsa Indonesia. "Pelajar sebagai generasi penerus bangsa merupakan agen penting dalam pembangunan kemaritiman," jelas perempuan yang menamatkan studi doktoralnya di Universitas Brawijaya itu.

Dekan Fakultas Hukum Unsrat itu juga menyampaikan bahwa diskusi kemaritiman itu sangat penting untuk menumbuhkan minat dan semangat kebaharian pada kalangan pelajar. Oleh karena itu, IPNU sebagai organisasi yang terhimpun dalam organisasi kepemudaan di Indonesia, di dalamnya mempunyai komitmen besar untuk selalu berkiprah dalam menjaga dan mengawal alam Nusantara. Tentu saja hal tersebut mencakup laut dan sektor-sektor maritim lainnya merasa perlu membuat FGD dan menghasilkan rekomendasi.

Tak cukup di situ, Flora juga menjelaskan bahwa kunci utama poros maritim dalam upaya pembangunan kembali budaya maritim Indonesia oleh Presiden Jokowi berkomitmen dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut. Hal itu dilakukan melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. 

"Komitmen mendorong pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, pelabuhan laut, logistik, dan industri perkapalan, serta pariwisata maritim. Serta diplomasi maritim yang mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan dan upaya membangun kekuatan pertahanan maritim," jelasnya.

Oleh karena itu, Flora juga menyarankan bahwa perlu membangkitkan kembali Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan disegani. Untuk itu, jelasnya, diperlukan fondasi yang kuat yang harus dilekatkan pada struktur yang kokoh berdasarkan kerangka dasar pembangunan berkelanjutan pada sebuah konstruksi negara maritim.

“Penting diperhatikan faktor paling mendasar yang diperlukan dalam membangun sektor kelautan yaitu sumber daya manusia yang berkualitas dan kemampuan teknologi," pungkasnya.

Selain Flora, hadir pula Wawan Hari Purwanto sebagai pembicara. Diskusi ini tidak hanya dihadiri oleh anggota dan pengurus IPNU, tetapi juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Asosiasi Pemuda Maritim Indonesia (APMI). (Syakir NF/Kendi Setiawan)