Penyebaran gagasan Islam moderat ke luar negeri bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga setempat yang menaruh perhatian terhadap penyebaran Islam moderat. (Ilustrasi)
Jakarta, NU Online
Agen-agen Islam moderat di Indonesia seperti Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), dan ormas-ormas Islam moderat sudah waktunya mengampanyekan Islam moderat ke luar negeri. Tokoh-tokoh Islam moderat di Indonesia perlu lebih intensif lagi 'keluar kandang' untuk menyebarkan gagasan-gagasan Islam rahmatan lil’alamin lewat berbagai media.
Hal itu disampaikan Ahmad Ali Nurdin dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada Tadarus Litapdimas seri keenam Selasa (12/5). Tadarus kali ini mengangkat tema Multi-Track Diplomacy Moderasi Beragama membahas isu moderasi beragama di Indonesia yang berkaitan dengan perkembangan Islam di luar negeri.
Menurut Ali Nurdin, berdasarkan penelitiannya menyebutkan, penyebaran gagasan Islam moderat ke luar negeri bisa bekerjasama dengan lembaga-lembaga setempat yang menaruh perhatian terhadap penyebaran Islam moderat. Salah satunya adalah Central for Islamic Thought and Education (CITE) yang berjuang melawan imej negatif tentang Islam di Australia. Penelitian yang dipresentasikannya kali ini adalah terkait lembaga ini.
Rekomendasi penelitiannya yang lain adalah perlunya penerbit-penerbit buku keislaman di Indonesia yang mempunyai visi penyebaran Islam moderat untuk melakukan ekspansi penerbitan-penerbitan buku berbahasa internasional untuk konsumsi publik dunia seperti Australia.
"Kemenag, PTKI, ormas-ormas dan tokoh Islam juga perlu bekerja bersama-sama dengan Kemenlu dalam merumuskan strategi diplomasi penyebaran Islam moderat supaya bisa mewarnai kebijakan luar negeri Indonesia dan mempromosikan Islam Indonesia sebagai Islam yang rahmatan lil’alamin," tambahnya.
Peneliti lainnya yang mendapatkan kesempatan mempresentasikan hasil riset terbaiknya adalah Agus Salim dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Penelitiannya mengenai pengembangan Islam moderat ke luar negeri melalui Kementerian Luar Negeri Indonesia mengungkapkan istilah 'netralitas aktif' dalam kebijakan diplomasi Indonesia.
"Sebelumnya netralitas diartikan sebagai sikap menjauhi identitas agama tertentu dalam retorika formal negara. Saat ini, dengan mengambil sikap proaktif dalam menyuarakan identitas dan norma agama, ternyata Kemenlu tetap dapat menjaga pakem netralitas tersebut," ujarnya.
Hal itu, kata dia, dapat terjadi karena Kemenlu tidak lagi memandang netralitas sebagai 'dinding pemisah', namun lebih sebagai 'kaca cermin' yang dengannya Kemenlu mencari titik temu dan kompatibilitas antara nilai-nilai agama yang substantif dan inklusif dengan nilai-nilai kebangsaan dan norma-norma perdamaian dan keamanan internasional.
Penelitian Agus Salim juga memberikan klarifikasi mengenai makna dan signifikansi Islam moderat dalam kebijakan luar negeri pada negara-negara Muslim. Selama ini ada pandangan umum yang mengatakan bahwa pernyataan identitas Islam moderat para pemimpin dunia Musim tidak lebih dari statemen aliansi geopolitik yang menunjukkan kerja sama mereka dengan kebijakan luar negeri Amerika dalam perang melawan teror.
Padahal, konstruksi identitas Islam moderat juga memiliki muatan subtansi berupa nilai-nilai normatif Islam yang inklusif; norma-norma agama yang memiliki titik temu dengan nilai-nilai agama dan nilai universal lainnya.
Editor: Kendi Setiawan
