Jakarta, NU Online
Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul (ISNU) Ali Masykur Musa mendesak Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk meluruskan sejarah turunnya KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dari kursi kepresidenan.<>

Buku-buku pelajaran dan soal-soal ujian yang menyebut Gus Dur turun karena kasus Buloggate dan Bruneigate harus direvisi, sementara yang sudah terlanjur beredar harus ditarik dari peredaran.

“Menteri Pendidikan dan Menteri Agama harus membuat surat edaran. Tidak harus meminta maaf langsung, karena yang mengurus materi ujian dan buku-buku itu kan tidak dalam koordinasi langsung mereka,” kata Ali Masykur Musa kepada NU Online usai memimpin rapat PP ISNU di kantor PBNU, Jakarta, Senin (28/1).

Surat Edaran tersebut harus menyatakan bahwa tidak benar Gus Dur dijatuhkan karena kasus Bulog dan bantuan Raja Brunei. Harus tegas disebutkan bahwa Presiden ke-4 RI diturunkan secara politik.

“Artinya kalau memang pada saat itu dekrit (Maklumat Gus Dur, red) didukung dan dekrit itu menang, maka dekrit itu akan menjadi sumber hukum. Jadi Gus Dur turun karena masalah politik, bukan hukum, apalagi kriminal,” kata kader Gus Dur itu.

Mantan Ketua Umum PB PMII itu menambahkan, selain pelurusan sejarah Gus Dur, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama juga perlu meluruskan dua konten sejarah yang terkait dengan NU.

Pertama terkait posisi NU dalam peristiwa G30S PKI. “Sekarang kan mulai ada pembelokan seakan NU menjadi inisiator kejadian itu. Padahal kita kan posisinya terpepet yang suka tidak suka harus mengambil sikap dalam konflik antara PKI dengan TNI,” katanya. 

Kedua, terkait tidak disebutnya Resolusi jihad KH Hasyim Asy'ari pada 22 Oktober 1945 sebagai bagian dari peristiwa sejarah November 1945 di Surabaya.

Menurut Ali Masykur, ISNU akan mengadakan rapat khusus terkait pelurusan sejarah Gus Dur, G30S PKI dan Hari Pahlawan serta akan mengirim surat resmi kepada Mendikbud dan Menag.


Penulis: A. Khoirul Anam