Semarang, NU Online 
Untuk meningkatkan kenyamanan peziarah ke makam mahaguru bangsa yakni makam KH Sholeh Darat yang berada di kawasan Bukit Bergota Kota Semarang, Pemerintah Kota Semarang berencana menata area makam beserta akses jalan masuk.

 

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang siap mengawal program penataan makam Mbah Sholeh Darat agar DPRD Kota Semarang menyetujui anggarannya dan memastikan tahun 2022 bisa dimulai pengerjaannya. 

 

"Penataan prioritas adalah kawasan makam Kiai Sholeh Darat yakni akses keluar masuk, area parkir, dan komplek makam," terang Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang H Sodri.

 

Disampaikan, Detail Engineering Desain (DED) telah dibuat oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Dinperkim) Kota Semarang dan dipaparkan dalam Haul ke-121 KH Sholeh Darat pada Sabtu (22/5). 

 

"DED buatan Dinperkim telah disepakati para ulama dalam forum Bahsul Masail Penataan Makam KH Sholeh Darat yang diadakan di Hotel Pandanaran Semarang usai pengajian Haul," jelasnya. 

 

Ketua Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Kota Semarang Sa’dullah kepada NU Online Selasa (26/5) menjelaskan, hasil bahtsul masail telah memutuskan makam KH Sholeh Darat boleh ditata. Desain yang disetujui adalah jalan masuk dan keluar jalur bawah.

 

"Para peserta menolak desain akses masuk dan keluar melalui jembatan layang. Adanya tangga dan eskalator akan mengharuskan menggali tanah. Itu berpotensi membongkar kuburan dan mengusik jenazah, hal mana dilarang dalam syariat Islam," tegasnya. 

 

Menurut Gus Sakdullah, panggilan akrab kiai muda berambut gondrong ini, ulama membolehkan menertibkan kuburan. Terlebih kuburan yang tidak terawat dan bangunan yang diharamkan yaitu kijing perlu ditertibkan. 

 

“Contoh penataan kuburan menjadi tertib rapi adalah Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” terang dia. 

 

Ketua PCNU Kota Semarang H Anasom dan perwakilan keluarga keturunan KH Sholeh Darat Agus Taufiq dalam acara tersebut menyampaikan, selain menata bangunan makam, pemerintah juga perlu membentuk struktur pengelola makam. Nantinya pengelola ini mengatur masalah parkir, masalah kotak amal, dan mengurus kebutuhan kenyamanan peziarah. 

 

“Keluhan para peziarah selama ini adalah adanya pemalakan oleh preman di lokasi parkir dan ketidaknyamanan pengunjung oleh penjaga kotak amal maupun pengemis. Perlu segera dibentuk pengelola makam,” tutur keduanya saling menguatkan. 

 

Kontributor: M Ichwan
Editor: Abdul Muiz