Nasional

Jelang Pengesahan RUU Perampasan Aset, YLBHI Soroti Lemahnya Mekanisme Kontrol

Kamis, 19 November 2026 | 10:30 WIB

Jelang Pengesahan RUU Perampasan Aset, YLBHI Soroti Lemahnya Mekanisme Kontrol

Ketua YLBHI, Muhammad Isnur memberikan keterangan di depan Gedung Mahkamah Konsitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026) (Foto: Kompas.com)

Jakarta, NU Online

Pemerintah dan Komisi III DPR RI menyepakati draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II. Pengambilan keputusan dijadwalkan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Persidangan 2026–2027, Kamis (19/11/2026), pukul 10.00 WIB.

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur, menyoroti lemahnya mekanisme pengawasan dalam RUU Perampasan Aset. Ia menilai, kewenangan negara untuk merampas aset belum diimbangi mekanisme kontrol yang memadai guna mencegah penyalahgunaan wewenang.

 

"Dalam negara hukum, semakin besar kekuasaan negara, semakin kuat pula pembatasan dan pertanggungjawabannya. RUU ini tidak boleh kuat merampas aset tetapi lemah mengendalikan aparat dan lembaga yang menjalankannya," jelasnya.

 

Isnur mengakui RUU Perampasan Aset diperlukan untuk memberantas korupsi, kejahatan ekonomi, sekaligus memulihkan hasil tindak pidana. Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan pelaku tetap menikmati keuntungan kejahatan hanya karena aset disembunyikan, dialihkan, atau proses pidananya tidak dapat dilanjutkan.

 

Namun, berdasarkan telaah YLBHI terhadap draf Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU Perampasan Aset tertanggal 16 November 2026, terdapat sejumlah persoalan serius. Persoalan tersebut meliputi hukum acara, perlindungan hak asasi manusia (HAM), pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan aparat.

 

"(Hasil) Telaah YLBHI atas Draf Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) RUU Perampasan Aset tanggal 16 November 2026 menemukan persoalan serius dalam hukum acara, perlindungan HAM, pengawasan, pengelolaan aset, kepastian norma, dan potensi penyalahgunaan kewenangan aparat," jelasnya.

 

Isnur menyebut draf tersebut telah memuat sejumlah asas, seperti keadilan, kepastian hukum, HAM, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Draf itu juga mengatur mekanisme non-conviction-based forfeiture (NCBF), yakni perampasan aset tanpa harus didahului putusan pidana terhadap pelaku.

 

Meski demikian, ia menilai kewenangan negara dalam menelusuri, memblokir, menyita, merampas, hingga mengelola aset belum disertai mekanisme pengawasan yang memadai.

 

Isnur juga menyoroti belum jelasnya pengaturan mengenai bukti awal yang harus dimiliki negara sebelum pihak yang keberatan diwajibkan membuktikan asal-usul asetnya.

 

"Negara harus lebih dulu menunjukkan hubungan yang kredibel antara aset dan tindak pidana serta membuktikan bahwa pemblokiran atau penyitaan diperlukan dan proporsional," katanya.

 

"Mekanisme pembuktian terbalik tidak boleh menjadi izin untuk menyita lebih dulu dan mencari pembenaran kemudian," sambungnya.

 

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum (Wamenhum) Eddy OS Hiariej sebelumnya menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset diperlukan untuk memperkuat pemberantasan tindak pidana. Melalui regulasi tersebut, negara dapat merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelakunya.

 

Eddy menjelaskan, cakupan RUU tersebut tidak terbatas pada tindak pidana korupsi, tetapi juga mencakup sejumlah kejahatan lain, seperti narkotika, terorisme, penyelundupan manusia dan senjata, perdagangan orang, serta penipuan dan penggelapan yang menggunakan sarana informasi.

 

"Ini merupakan bagian penting dari upaya negara untuk menghadapi perkembangan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya yang berpotensi merusak tatanan perekonomian nasional," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2026).