SAFEnet Temukan Moderasi 127 Konten Kritis di Medsos, 94 atas Permintaan Komdigi
NU Online · Kamis, 19 November 2026 | 10:00 WIB
Msyarakat melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Selasa (17/11/2026) (Foto: Suara.com)
Haekal Attar
Penulis
Jakarta, NU Online
Sejumlah elemen masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta, Selasa (17/11/2026). Aksi tersebut digelar menyusul ketidakhadiran Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam debat terbuka yang ditantangkan oleh SAFEnet dan Remotivi terkait kebijakan moderasi konten kritis di media sosial.
Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet) mengungkapkan bahwa jumlah konten kritis yang dimoderasi Komdigi meningkat dalam dua bulan terakhir. Pada 8 September 2026, tercatat sebanyak 73 konten mengalami moderasi. Jumlah tersebut meningkat menjadi 127 konten berdasarkan data per 8 November 2026.
“Dari 127 konten yang mengalami moderasi, mayoritas dilakukan atas permintaan Komdigi (sebanyak) 94 konten (atau) 74,0 persen,” tulis SAFEnet dalam siaran pers berjudul Komdigi Makin Agresif Takedown Konten dan Akun Media Sosial, Konten Karhutla Salah Satu Sasarannya, dikutip NU Online, Kamis (19/11/2026).
Selain itu, SAFEnet mencatat peningkatan moderasi konten yang dilakukan platform media sosial berdasarkan panduan komunitas. Pada rilis sebelumnya, proporsinya tercatat sebesar 9,6 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 26 persen atau sebanyak 33 konten.
Peningkatan tersebut, jelas SAFEnet, bukan berarti permintaan moderasi dari Komdigi berkurang. Sebaliknya, jumlah permintaan dari kementerian tersebut justru meningkat dari 66 menjadi 94 konten.
“Transparansi juga menjadi masalah lain tidak semua platform mengungkapkan secara terbuka permintaan Komdigi saat melakukan moderasi,” jelasnya.
Berdasarkan hasil pemantauan Remotivi dan SAFEnet, X menjadi platform dengan jumlah moderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen. Sementara itu, moderasi konten di Threads juga mengalami peningkatan dengan temuan sebanyak 43 konten atau 33,9 persen.
“Bentuk moderasi yang paling banyak dilakukan di Threads adalah geolock, yakni membuat konten tidak bisa diakses dari alamat IP Indonesia (atau) 25 dari 43 konten,” jelasnya.
Konten tentang Kalimantan dan Kabut Asap Palangka Raya Dihapus
Selain menindaklanjuti permintaan pemerintah, SAFEnet mengungkapkan bahwa platform media sosial juga melakukan moderasi atas inisiatif sendiri dengan mengacu pada panduan komunitas. SAFEnet mencatat TikTok dan Instagram menghapus unggahan warga yang membahas situasi di Kalimantan dan kabut asap di Palangka Raya.
“Kelompok Nalar Rawat melaporkan video investigasi ilmiahnya tentang karbon monoksida dan lonjakan ISPU hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan,” jelasnya.
Dalam dua bulan terakhir, SAFEnet dan Remotivi juga menemukan pola baru dalam moderasi konten. Di Threads, misalnya, seorang pengguna yang mengunggah konten mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) berulang kali menerima pemberitahuan bahwa unggahannya hanya dapat dilihat oleh pengguna berusia di atas 18 tahun.
“Menandakan kemungkinan moderasi dilakukan bukan oleh UU ITE, melainkan oleh PP Tunas. Pelarangan iklan juga cukup unik, tidak pernah ditemukan dalam pemantauan sebelumnya,” terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan bahwa hasil pemantauan lembaga masyarakat sipil dapat menjadi masukan bagi kementeriannya. Ia menegaskan bahwa Komdigi terbuka terhadap berbagai temuan tersebut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan moderasi konten di ruang digital.
Baca Juga
Media Digital dan Dakwah Kelas Menengah
“Kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik,” katanya dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Adapun Menkomdigi Meutya Hafid belum memberikan tanggapan terkait tantangan debat terbuka dari SAFEnet dan Remotivi. Pada Rabu (18/11/2026), Meutya diketahui menghadiri Grand Final dan Awarding Student Coding Competition 2026 di Jakarta Selatan.
“Di tahun 2030, untuk menjalankan transformasi digital dengan baik, kita memerlukan minila 12 juta talenta digital,” katanya dalam kesempatan tersebut.
Terpopuler
1
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
2
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
3
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
4
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pengisian Kursi Wapres
5
Singgung Asap Karhutla di KTT ASEAN, Prabowo: Itu Bukan Salah Kami, Tapi Kami Minta Maaf
6
Indonesia dalam Rivalitas Amerika dan Cina di Selat Malaka
Terkini
Lihat Semua