Jakarta, NU Online
Dalam rangka melakukan akselerasi transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kemenkominfo RI) melakukan upaya berdasarkan pada empat pilar, yaitu insfrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Untuk bisa mensukseskan program ini, Kemenkominfo mengajak warga NU untuk turut aktif berpartisipasi. 

 

"Kami (Kemenkominfo RI) sangat berharap keikutsertaan warga NU dalam program tersebut. Bahkan kami mendorong jika ada kerjasama khusus yang bisa dibangun dengan NU," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dalam Muktamar Talk yang disiarkan TV9, Rabu (15/12/2021). 

 

Lebih lanjut Dedy menjelaskan, berkaitan dengan insfrastruktur digital, pihaknya akan melakukan percepatan di kuartal keempat pada tahun 2023 dengan meluncurkan Satelit Satria I dengan kapasitas 153 bit per detik yang bisa menghasilkan akses internet fix vodafone untuk pusat-pusat layanan publik. Harapannya, hal ini juga bisa menjangkau pesantren-pesantren di Indonesia. 

 

"Perlu ketersediaan layanan internet untuk pusat layanan publik, ada lebih dari 500 ribu pusat layanan publik, tetapi (masih terdapat) 150 ribu belum yang mendapat akses internet memadai," ungkap Dedy. 

 

Untuk pemerintahan digital, lanjut Dedy, pihaknya akan mendorong tata kelola pemerintahan digital tersebut. Realisasinya adalah dengan pembangunan pusat data nasional. Langkah ini mengacu pada Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maupun Perpes Satu Data Indonesia. 

 

"Kemenkominfo perlu mempercepat adanya integrasi dan interoperabilitas data. Secara konkrit, seperti pengurusan KK, KTP, SIM, dan lain sebagainya," kata Dedy. 

 

Menurut Dedy, dengan membangun pusat data nasional, masyarakat akan menikmati kemudahan-kemudahan layanan publik. Misalnya, tidak perlu memasukan data berulang kali ketika hendak registrasi untuk mendapatkan layanan publik tertentu. 

 

Selain itu, pihaknya juga mendorong untuk dibuat smart city (kota cerdas), sehingga masyarakat lebih mudah dalam melakukan pelaporan dan komplain jika ada layanan publik yang belum maksimal. Termasuk perlu juga membuat desa digital untuk digitalisasi layanan publik di tingkat desa, seperti dalam memasarkan produk-produk desa.

 

Berikutnya, berkaitan dengan ekonomi digital, Kemenkominfo akan mengoptimalkan pengguna internet yang jumlahnya 22,6 juta untuk bisa memanfaatkan ruang digital lebih maksimal demi memenuhi keperluan ekononmi masyarakat. Selain itu, Kemenkominfo memiliki beberapa program pengembangan ekonomi digital yang tentu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat NU. 

 

Beberapa program tersebut seperti Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), go online (pelatihan supaya UMKM bisa melakukan digitalisasi), dan program start-up digital. "Semuanya bisa diakses secara gratis, termasuk oleh warga NU," imbuh Dedy. 

 

Untuk pilar yang terakhir, yaitu masyarakat digital, Kemenkominfo berupaya untuk mengembangkan potensi warga agar lebih lebih cerdas dalam menggunakan internet. Upaya ini dilakukan dengan tiga tingkatan. Mulai dari basic (dasar), intermediate (menengah), sampai pada advence (lanjutan). 

 

Realisasinya, bisa dengan membuat program non formal seperti melakukan pelatihan-pelatihan, ataupun secara formal seperti menyediakan beasiswa pendidikan. 

 

Dedy memandang, dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, Indonesia akan membutuhkan sebanyak sembilan juta talenta digital. Menurut dia, hal itu hanya bisa dicapai melalui pembekalan masyarakat dengan berbagai kecakapan digital. Seperti kecerdasan buatan, machine learning, cyber scurity, programming, dan lain sebagainya. 

 

"Kami akan mengadakan pelatihan (kecakapan digital) gratis pada tahun 2022 untuk 200 ribu peserta," pungkas Dedy. 

 

Kontributor: Muhamad Abror
Editor: Kendi Setiawan