Bekasi, NU Online

Selama empat hari, 3-6 November, Direktorat RSKP (Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan) Napza Kementerian Sosial (Kemensos) RI menggelar Workshop Peningkatan Kapasitas Tokoh Agama dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Napza di Bekasi, Jawa Barat.

Acara yang diikuti para tokoh agama, yang di dalamnya termasuk dari unsur Muslimat NU se-Indonesia, tersebut dibuka Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos Marzuki. Hadir pula Direktur RSKP Napza Kemensos Waskito Budi Kusumo.

Dalam sambutannya Marzuki menuturkan, ketahanan keluarga menjadi filter utama dalam pencegahan bahaya narkoba. “Sampai ada ungkapan kalau mau menghancurkan negara, hancurkan lewat ketahanan keluarga,” katanya sebagaimana dikutip dari laman muslimat-nu.com.

Marzuki memberi ilustrasi, jika dalam keluarga anak-anak tak patuh lagi dengan nilai atau norma, maka bisa dipastikan tak akan ada lagi rasa hormat anak pada orang tua. Mereka tak lagi mengapresiasi nasihat yang diberikan, cenderung nakal bahkan bisa terjerat kriminal karena penanaman nilai-nilai moral tak dirasakan si anak.

“Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak sebagai tokoh agama harus mengupayakan bagaimana memberikan atau meningkatkan ketahanan keluarga serta masyarakat dan ini sangat dibutuhkan,” ujarnya, Kamis (3/10) malam.

Selain ketahanan keluarga, Kemensos juga mendorong adanya kerjasama Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). “Lembaga ini bisa berbasis apa saja, agama, kesenian atau lainnya dalam upaya melakukan pencegahan, rehabilitasi serta pengembangan potensi kepada korban napza,” jelasnya.

Saat ini, lanjut Marzuki, Kemensos memiliki mitra 160 IPWL dan akan terus berkembang. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas IPWL, Kemensos juga memiliki kerjasama dengan badan akreditasi dan lembaga sertifikasi.

“Badan akreditasi ini untuk memberikan penguatan kepada SDM yang ada di lembaga tersebut. SDM ini nanti yang akan mengatasi masalah-masalah napza,” katanya.

Sementara sertifikasi, yakni berkaitan dengan pelatihan-pelatihan khusus, “Kami juga ada badan pendidikan dan pelatihan yang menghasilkan SDM yang mampu menanggulangi napza. Kalau itu sudah diperoleh tentu akan lebih berkembang lagi,” katanya.

Berikutnya berkaitan dengan manajerial, bagaimana melakukan pengolaan kegiatan maupun program yang bisa dikolaborasikan dengan Kemensos sehingga dari sisi administrasinya bisa tertib.

“Begitu pula dengan networking-nya. Bagaimana mengembangkan jaringan kerja antara Kemensos dengan IPWL dan lembaga-lembaga lain yang memang konsen terhadap upaya penanggulangan. Juga dari sisi anggaran yang bisa dikolaborasikan dengan kegiatan mulai pencegahan sampai dengan rehabilitasi,” paparnya.

Tak kalah penting, tambah Marzuki, mendorong Pemda agar bisa memastikan regulasi yang berpihak pada pencegahan napza karena korban sudah di berbagai level bahkan sampai anak SD.

“Ini membutuhkan kerjasama semua pihak. Saya berterima kasih kita sudah bergabung untuk meneruskan upaya-upaya untuk mengatasi masalah napza. Mudah-mudahan generasi berikutnya lebih baik lagi dan bebas dari napza,” ujarnya. Red: Mukafi Niam