Jakarta, NU Online

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian di Indonesia. Jumlah desa yang mencapai lebih dari 70 ribu, atau sekitar 90 persen dari total desa dan kelurahan, menjadi alasan kuat pentingnya memfokuskan pembangunan nasional pada pertanian.

"Kepala desa memegang peranan penting dalam swasembada pangan. Tanpa kepala desa pembangunan pertanian tidak akan berjalan, ketahanan pangan terganggu", kata Amran dalam sambutannya di acara Workshop dan Silaturahmi Pemerintah Desa Se-Indonesia yang dihadiri oleh kepala desa dari wilayah Indonesia  yang diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City, Tanggerang (29/11).

Ia menyebut bahwa kepala desa merupakan sosok penggerak ekonomi pedesaan. "Penentu adalah para kepala desa, jika kepala desa bergerak semua, maka kita akan jadi negara super power", tukas Amran.

Untuk memudahkan pembangunan, pemerintah telah berkomitmen dengan menghapus sejumlah regulasi yang menghambat akselerasi pembangunan pertanian. "Kami cabut 291 regulasi yang menghambat petani", tegas Amran.

Keberpihakan anggaran pertanian bagi wilayah pedesaan

Lebih lanjut, kementan menilai bahwa sektor pertanian sendiri merupakan sektor yang sangat dominan dalam perekonomian di pedesaan, mengingat mayoritas masyarakat di pedesaan berpencaharian sebagai petani. Untuk menginkatkan gairah pertanian di desa, Kementan telah meningkatkan alokasi anggaran untuk petani setiap tahunnya.

Menurut data Kementan, pada tahun 2014, hanya 35 persen dari anggaran pertanian diperuntukkan bagi petani dalam bentuk bibit atau benih, alat mesin pertanian, pupuk, saluran irigasi, embung dan lainnya. Saat ini pada tahun 2018, proporsi bagi petani meningkat menjadi 85 persendari anggaran pertanian.

"Tahun ini ada bibit lada, kakao dan lainnya senilai 2,7 triliun, atau 37 juta batang kurang lebih. Kita fokus anggaran pada satu titik yang produktif. Kita belikan alsintan, pupuk, embung," kata Mentan Amran. 

Dalam upaya membangun dan mensejahterakan pedesaan secara komprehensif, pemerintah telah mengucurkan anggaran untuk pedesaan di tahun 2016 sebesar 46,9 trilun, meningkat di tahun 2017 sebesar 68 trilun dan 73 triliun di tahun 2018.

Kementan mengklaim bahwa penurunan angka kemiskinan di pedesaan yang lebih tinggi dibanding perkotaan merupakan dampak positif dari program pemerintah yang fokus mengangkat kesejahteraan petani. 

Tak tanggung-tanggung, untuk membangun dan mensejahterakan pedesaan secara komprehensif, saat ini pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar 73 trilyun di tahun 2018. Anggaran ini lebih besar dari dua tahun sebelumnya yakni sebesar 68 trilun di tahun 2017 dan 46,9 trilyun pada tahun 2016. (Red: Ahmad Rozali)