Ketua Panitia Pelaksana Rapat Pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Eman Suryaman mengatakan, PBNU memilih tema pokok ekonomi karena problem kesenjangan ekonomi bangsa seolah menjadi permasalahan yang tidak pernah selesai.  

Rapat Pleno PBNU yang akan berlangsung 23-25 Juli 2016 di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon, Jawa Barat ini secara serius akan mendorong pemerintah agar terus memaksimalkan peranannya mewujudkan keadilan ekonomi dan juga mendorong pengurus NU wilayah dan cabang untuk terus memberdayakan potensi-potensi ekonomi.

"Kalau pertumbuhan ekonomi saja belum tentu menjamin pemerataan, maka bagaimana jika stagnan? Maka NU sebagai organisasi kemasyarakatan harus melihat masalah ekonomi ini sebagai prioritas," terangnya kepada NU Online menjelang acara gladi resik, Sabtu (23/7) di lokasi Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon.

Menurut Ketua PBNU bidang perekonomian ini, Rapat Pleno PBNU merupakan sebuah langkah konkret menjalankan amanat Muktamar. Tema besar PBNU tetap Islam Nusantara, sedangkan khusus dalam Rapat Pleno kali ini Islam Nusantara diarahkan pada prioritas masalah ekonomi.

"Sebagaimana spirit Islam Nusantara bahwa kita lebih mengedepankan model gerakan partisipasi dan meninggalkan model gerakan aspirasi, maka nyata bahwa tujuan kita adalah memberikan kontribusi bagi umat, bagi rakyat Indonesia," paparnya.

Eman juga menambahkan, persoalan ekonomi sebenarnya bukan saja urusan bangsa Indonesia. Berbagai Negara lain yang selama ini makmur seperti di Eropa dan Negara-negara bagian Amerika Serikat juga mengalami problem. Tetapi dalam pengertian Harakah PBNU, tentu yang dimaksudkan memberikan kontribusi kepada Negara adalah ikhtiar kita mendorong dan mengontrol Negara agar menjalankan kewajibannya.

"Niatan kita, jangan sampai di tengah-tengah persoalan ekonomi yang belum adil seperti kesenjangan, kemiskinan, dan ketertinggalan indeks perkembangan manusia (IPM), PBNU tidak memberikan sumbangsih kepada Negara," tutur Eman yang menjelaskan bahwa Rapat Pleno ini  akan menghadirkan sekitar 200 pengurus PBNU. (Arini/Fathoni)