Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa NU tidak anti terhadap konglomerat selama mereka mau mengangkat ekonomi kelas kecil dan menengah.

“Jadikan kelas menengah itu mitra, bukan jongos, bukan budak, bukan yang diperas. Konglomerat silakan, tapi kelas kecil dan menengah harus dijadikan mitra,” kata Kiai Said pada acara Selebrasi dan Tasyakur Hari Lahir (Harlah) ke-8 HPN di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (20/7) malam.

Selanjutnya, sambung Kiai Said, kalau kelas menengah sudah terangkat, maka harus menggandeng kelas kecil, kelas kecil harus memberi hidup lahan pekerja, nelayan, buruh, dan masyarakat umum.

“Ini artinya ekonomi tawasut, wasathiyah fil iqtishad (moderat dalam kesederhanaan). Tidak anti konglomerat dan tidak anti-sosialis. Islam bukan kapitalis, bukan sosialis, tapi tengah, antara sosialisme dan kapitalisme,” ucap Kiai Said.

Kiai Alumnus Universitas Ummul Qurra Makkah, Arab Saudi itu tidak mempersoalkan orang memiliki banyak harta, tetapi saat kaya, hartanya harus didistribusikan kepada masyarakat miskin melalui zakat, shadaqah, infak, dan yang lainnya.

“Itulah imbauan-imbauan agama dalam rangka mewujudkan pemerataan,” ucapnya. 

Sebab menurutnya, pemerataan itu sesuai dengan semangat Islam sebagaimana tertuang dalam perintah Allah pada Surat Al-Hasyr ayat 7. Oleh karen itu, Islam menghormti pertumbuhan ekonomi, selama diikuti dengan pemerataan. Untuk itu, ia menekankan HPN agar menjadi mitra konglomerat, sehingga tidak diremehkan olehnya.

“Itulah dalam rangka pemerataan. Kalau NU sejahtera, berarti 65 persen rakyat Indonesia sejahtera,” ucapnya. Menurut survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal 2013, jumlah Nahdliyin mencapai 91,4 juta.

Ia juga mengingatkan pengurus HPN agar tidak putus asa dan berkecil hati dalam memperjuangkan pemerataan ekonomi.

“Setinggi-tingginya gunung kalau kita daki, kalau kita naiki (itu) di bawah kaki saya, pasti itu, pasti itu, gak boleh berkecil hati menghadapi siapa pun. Siapa tahu mereka yang besar-besar (konglomerat) itu terlilit hutang banyak, kalau kita gak punya hutang,” terangnya diikuti tawa hadirin.

Pada acara tersebut dilakukan lima penandatangan nota kesepahaman (MoU), yakni PBNU-KPPU, HPN-KPPU, HPN-Kreado-Digital Ekonomi Semesta, HPN-Anugerah, dan HPN-BRI Micro Finance.

Hadir pada tasyakuran HPN, Ketua PBNU Bidang Ekonomi H Eman Suryaman, Pendiri HPN KH Agoes Ali Masyhuri, Ketua Dewan Pembina HPN H As’ad Said Ali, Ketua Umum KPPU Kurnia Toha, perwakilan dari Badan Ekonomi Kreatif Fajar Utomo, dan sejumlah mitra HPN lainnya. (Husni Sahal/Fathoni)