Jakarta, NU Online

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menyerukan agar negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tidak menggunakan hak veto membela salah satu negara terhadap konflik Israel dan Palestina. Bahkan, Gus Yahya sendiri mengaku telah menyerukan hal itu sejak awal perseteruan yang mengakibatkan genosida di Palestina itu pada 7 Oktober 2024 lalu. 

"Kalau orang ingat bahwa pernyataan resmi PBNU ketika terjadi peristiwa 7 Oktober 2024 itu dan kemudian terjadi pembalasan dari Israel kita sudah menyerukan kepada negara-negara anggota tetap keamanan PBB untuk tidak menggunakan Veto demi membela salah satu pihak, kita sudah nyatakan begitu," kata Gus Yahya, Jumat (22/11/2024) di kantor PBNU Jakarta.

Gus Yahya bersinyalir penggunaan veto oleh Amerika Serikat berasal dari berbagai masalah yang banyak dan juga masalah domestik di dalam negeri Amerika itu sendiri.

"Sebetulnya semua orang sudah menyatakan begitu, bahwa Amerika masih terus membuat menggunakan vetonya untuk ini, ini sebetulnya memang ya terkait dengan banyak hal termasuk politik domestik di Amerika," jelasnya.

Terkait upaya perdamaian, Gus Yahya berharap agar ada gerakan global yang mengakibatkan tekanan terhadap upaya-upaya perdamaian khususnya di konflik Israel dan Palestina.

"Kita berharap dengan gerakan global tekanan untuk sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian yang memberikan martabat yang setara kepada semua orang itu nanti betul-betul bisa bisa dijalankan," jelasnya.

Diketahui, Amerika Serikat menggunakan hak vetonya dalam membatalkan resolusi permintaan gencatan senjata segera, tak bersyarat, dan permanen di Gaza dalam Dewan Keamanan PBB pada Rabu (21/11/2024) pagi. Padahal, ada 14 negara anggota DK PBB yang mendukung resolusi gencatan tersebut. Upaya gencatan senjata di Gaza kembali gagal. 

“Draf resolusi tidak diadopsi disebabkan ketiadaan dukungan anggota permanen Dewan Keamanan,” kata pimpinan rapat DK PBB, Barbara Woodward yang juga merupakan perwakilan dari Inggris. 

“Meskipun suara (gencatan senjata) diikuti dukungan untuk resolusi dari 14 anggota DK PBB, teks resolusi tidak dapat diadopsi karena veto Amerika Serikat,” demikian bunyi pers rilis PBB.