Majalengka, NU Online

 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tengah menyiapkan satu platform marketplace untuk guru. Platform itu rencananya akan diimplementasikan pemerintah pada 2024. 

 

Platform tersebut merupakan basis data dengan dukungan teknologi untuk semua sekolah bisa mengakses calon guru untuk mengajar di sekolah. Para guru akan lebih mudah mendapat tempat mengajar.

 

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Pergunu Ahmad Zuhri mengatakan secara normatif, ide marketplace patut diapresiasi sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah menyelesaikan persoalan perekrutan guru. Namun diksi marketplace yang digagas Kemendikbudristek sangat erat kaitannya dengan komoditi.

 

“Ini iktikad baik tapi kita belum menemukan istilah tepat. Problem sosial kita teknologi begitu cepat tapi peradaban kita agak lambat menyesuaikan kemajuan teknologi. Pemerintah gagap sehingga istilah marketplace guru akhirnya muncul,” kata Zuhri kepada NU Online ditemui disela-sela acara Rakernas Majalengka, Ahad (17/6/2023).

 

Menurut Zuhri, diksi marketplace menjadi soal karena dinilai mencederai marwah guru dan tidak etis. “Image marketplace ini semacam pasar definisinya seperti itu makanya ada nilai etik yang menurut kami kurang tepat sehingga saya minta cobalah Kemendikbud cari istilah lain yang tidak komoditi,” jelasnya.

 

Zuhri berharap Kemendikbud melakukan terobosan baru yang tepat untuk mengelola tata kebijakan guru. Prinsipnya dengan teknologi akan memudahkan kepala sekolah atau pemerintah mudah merekrut guru-guru yang tepat sasaran.

 

“Prinsip ini sudah oke, tinggal penamaannya saja yang perlu diperhatikan kembali. Pemerintah harus sering duduk bersama para guru. Jangan sampai kontroversi dilemparkan dulu kemudian nanti disampaikan ke masyarakat. Niatnya bagus tapi caranya harus lebih tepat atau arif,” pintanya. 

 

Zuhri beranggapan pemerintah terlalu gegabah dalam mencetuskan diksi marketplace untuk distribusi guru dengan menggunakan teknologi. “Istilah marketplace entah sudah dikonsep atau belum, itu gegabah secara etika agak kurang enak di dengar tetapi secara gambaran pola kerja marketplace secara substansi kurang mengena,” tandasnya.

 

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Kebudayaan, Nadiem Makarim dalam rapat dengan Komisi X DPR RI berencana membuat lokapasar yang dipergunakan sebagai talent pool tenaga guru. Pendirian lokapasar tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi persoalan munculnya guru honorer yang terus terjadi selama bertahun-tahun dan akan diberlakukan pada 2024 mendatang.

 

“Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nantinya akan didukung secara teknologi. Di mana semua sekolah dapat mengakses siapa saja yang bisa menjadi guru di sekolah saya,” ujar Nadiem Makarim.

 

Ada dua kategori yang dapat memasuki lokapasar tersebut, yakni guru yang sudah lolos seleksi calon ASN dan guru yang sudah lulus pendidikan profesi guru (PPG) prajabatan. Ketika guru tersebut sudah terkonfirmasi untuk mengajar di sekolah, mereka otomatis akan diangkat menjadi ASN. 

 

Rencana di atas akan ada perubahan Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Upaya tersebut kini tengah dikerjakan secara lintas pengangkutan. Di samping itu, pembangunan sistem platform lokapasar guru tersebut kini juga sedang dalam proses perancangan dan pengerjaan.

 

“Tentunya ini semua akan didukung melalui teknologi. Pembangunan sistem pasar yang sedang dibangun dan dirancang sekarang,” jelas Nadiem. 

 

Kontributor: Suci Amaliyah

Editor: Syakir NF