Nasional

Lima Pola Intimidasi terhadap Warga di Ruang Digital Temuan SAFEnet dan Remotivi

Kamis, 19 November 2026 | 11:00 WIB

Lima Pola Intimidasi terhadap Warga di Ruang Digital Temuan SAFEnet dan Remotivi

Ilustrasi (Magnific)

Jakarta, NU Online

Perkumpulan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (Southeast Asia Freedom of Expression Network/SAFEnet) dan Remotivi mencatat peningkatan ancaman dan intimidasi terhadap warga di ruang digital selama Oktober-November 2026.

 

Bentuk serangan tersebut meliputi ancaman melalui pesan pribadi, intimidasi agar pengguna menghapus unggahan, hingga penyebaran data pribadi tanpa persetujuan atau doxing. Temuan itu disampaikan SAFEnet dan Remotivi dalam siaran pers berjudul Komdigi Makin Agresif Takedown Konten dan Akun Media Sosial, Konten Karhutla Salah Satu Sasarannya, dikutip NU Online, Kamis (19/11/2026).

 

“Ancaman itu masuk melalui pesan pribadi yang meminta pengguna untuk menurunkan konten atau bahkan mengancam akan melaporkan akun tersebut dengan tuduhan melakukan tindak pidana,” jelasnya.

 

Sepanjang 2025, SAFEnet mencatat 209 kasus pengancaman sebagai bentuk serangan terbanyak dari total 907 serangan dan ancaman digital. Namun, sejak awal November 2026, lembaga tersebut menemukan lonjakan ancaman terhadap warga yang menyampaikan ekspresi, kritik, pendapat, maupun sekadar membagikan informasi terkini.

 

SAFEnet dan Remotivi menilai moderasi tersebut menyasar ekspresi warga yang seharusnya mendapat perlindungan. Menurut keduanya, protes terhadap penanganan bencana merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan hak menyampaikan informasi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

 

“Membatasi jangkauan protes semacam ini berarti melucuti hak warga untuk bersuara tentang persoalan yang menyangkut keselamatannya sendiri,” jelasnya.

 

Selain itu, protes tersebut merupakan bentuk tuntutan warga atas hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

 

“UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahkan menegaskan bahwa orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata Pasal 66,” katanya.

 

SAFEnet dan Remotivi mengidentifikasi lima pola intimidasi yang dialami warga di ruang digital, yaitu:

 
  1. Pengancaman melalui pesan instan atau telepon dari nomor tidak dikenal. Sejumlah korban melaporkan menerima pesan bernada ancaman dan intimidasi melalui aplikasi pesan instan. Bahkan, pengirim pesan mengetahui nama asli pengunggah dan tempat kerjanya.​​​​​​
  2. Intimidasi untuk menghapus unggahan. Pemilik akun menerima pesan berisi perintah untuk menghapus unggahan dalam tenggat waktu singkat. Pengirim pesan juga terus menghubungi korban hingga unggahan tersebut dihapus.​​​​​​
  3. Penyebaran data pribadi tanpa persetujuan. Terdapat laporan mengenai penyebaran nama, nomor telepon, alamat, dan dokumen identitas tanpa izin pemiliknya.
  4. Serangan terkoordinasi melalui banjir pesan. SAFEnet dan Remotivi mencatat pola pengiriman pesan massal (flooding) yang menyasar nomor telepon atau akun tertentu.
  5. Ancaman terhadap keluarga atau orang terdekat. Intimidasi tidak hanya menyasar pengguna akun yang menyampaikan pendapat dan kritik, tetapi juga anggota keluarga atau orang-orang terdekatnya.
 

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan bahwa hasil pemantauan lembaga masyarakat sipil dapat menjadi masukan bagi kementeriannya. Ia menegaskan Komdigi terbuka terhadap temuan tersebut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan moderasi konten di ruang digital.

 

“Kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik,” katanya dalam acara Ngopi Komdigi di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

 

Adapun Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid belum menanggapi tantangan debat terbuka dari SAFEnet dan Remotivi. Pada Rabu (18/11/2026), Meutya diketahui menghadiri Grand Final dan Awarding Student Coding Competition 2026 di Jakarta Selatan.

 

“Di tahun 2030, untuk menjalankan transformasi digital dengan baik, kita memerlukan minila 12 juta talenta digital,” katanya dalam kesempatan tersebut.