Lingkungan Sering Kali Jadi Hambatan bagi Penyandang Disabilitas
Rabu, 18 November 2026 | 18:30 WIB
Wasekjen PBNU, Bahrul Fuad dalam Workshop Jurnalis Perspektif Disabilitas, Selasa (18/11/2026) (NU Online/Suwitno)
Jakarta, NU Online
Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bahrul Fuad menegaskan bahwa persoalan disabilitas tidak semata-mata berkaitan dengan kondisi fisik atau individu seseorang. Menurutnya, lingkungan dan cara pandang masyarakat justru kerap menjadi faktor utama yang menciptakan hambatan bagi penyandang disabilitas.
Pria yang akrab disapa Cak Fu itu mengatakan, pemerintah perlu mengubah pendekatan dalam menangani persoalan disabilitas. Penanganan tidak seharusnya berorientasi pada upaya merehabilitasi individu, tetapi lebih pada pembenahan lingkungan, fasilitas publik, dan kebijakan agar dapat diakses seluruh warga negara tanpa diskriminasi.
“Orang menjadi disabilitas itu bukan dari dirinya. Tapi lebih kepada lingkungannya yang membuat orang menjadi disabilitas,” ujarnya dalam Workshop Jurnalis Perspektif Disabilitas di Kantor NU Online, Gedung PBNU Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Selasa (18/11/2026).
Ia menjelaskan, pendekatan social model memandang bahwa hambatan yang dialami penyandang disabilitas bersumber dari lingkungan dan konstruksi sosial yang belum inklusif.
Karena itu, Cak Fu menegaskan bahwa masyarakat dan negara harus bertanggung jawab menghilangkan berbagai hambatan tersebut.
“Jadi menggeser tanggung jawab individu itu menjadi tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Jadi disabilitas bukan lagi persoalan saya, tapi disabilitas itu juga persoalan Anda,” katanya.
Menurutnya, cara pandang tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan pemerintah. Padahal, setiap warga negara, apa pun latar belakang dan kondisi fisiknya, memiliki hak yang sama untuk memperoleh pelayanan dan mengakses fasilitas publik.
Ia mencontohkan aksesibilitas transportasi umum yang hingga kini masih menyulitkan penyandang disabilitas.
“Saya ini kalau naik LRT (Light Rail Transit), senang saya bisa, saya LRT itu sendiri bisa, tapi kalau naik bus saya tidak bisa, karena masih ada hambatan itu,” ungkapnya.
Cak Fu juga menceritakan pengalamannya saat menggunakan Kereta Rel Listrik (KRL) dari Bogor. Ia sempat kesulitan keluar dari stasiun karena fasilitas yang tersedia belum mendukung mobilitas pengguna kursi roda.
“Saya pernah dari Bogor mau turun di Stasiun Universitas Indonesia ternyata sampai Univeritas Pancasila baru bisa keluar karena di dalam tidak bisa,” ujarnya.
Selain persoalan infrastruktur, Cak Fu menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghormati fasilitas khusus penyandang disabilitas. Tempat duduk yang dilengkapi simbol kursi roda masih digunakan penumpang lain. Begitu pula toilet khusus disabilitas yang kerap digunakan tidak sesuai peruntukannya.
“Sudah ada tempat duduk, gambarnya kursi roda, itu sudh diduduki orang, sudah ada toilet, gambarnya kursi roda, itu juga dipakai orang,” ucapnya.
Ia menegaskan, negara berkewajiban menyediakan fasilitas bagi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Prinsip kesetaraan harus diwujudkan melalui penyediaan fasilitas yang aksesibel serta kebijakan yang tidak diskriminatif.
Cak Fu juga menekankan pentingnya melibatkan penyandang disabilitas dalam setiap proses pengambilan kebijakan, termasuk penyusunan undang-undang dan peraturan lainnya.
Menurutnya, penyandang disabilitas harus dilibatkan sejak tahap penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kehidupan mereka.
“Anda tidak bisa bicara soal disabilitas itu tanpa mengundang kami yang disabilitas,” tegasnya.