Nasional

Pemohon di MK Minta KPU Verifikasi Ijazah Capres-Cawapres

NU Online  ·  Rabu, 18 November 2026 | 10:00 WIB

Pemohon di MK Minta KPU Verifikasi Ijazah Capres-Cawapres

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Foto: istimewa)

Jakarta, NU Online

 

Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan pengujian pada Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945. Pasal itu mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, atau sederajat.

 

Perkara tersebut diajukan oleh Ariyanto Zalukhu (Pemohon I), Hana Sybil Vania Mendrofa (Pemohon II), dan Berlian Suryo Putra Hia (Pemohon III) dengan Nomor Permohonan 400/PUU-XXIV/2026 dalam sidang lanjutan di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).

 

Kuasa Hukum Pemohon Niatman Aperli Gea mengungkapkan bahwa permohonan tersebut berangkat dari Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menunjukkan adanya persoalan mengenai verifikasi persyaratan pendidikan cawapres. 

 

"Fakta tersebut menunjukkan verifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen dalam perkara itu memperlihatkan pentingnya standar verifikasi yang objektif dan tidak semata-mata bergantung pada ada atau tidaknya keraguan maupun pengaduan," kutip NU Online dari laman MKRI, pada Rabu (18/11/2026).

 

Pemohon menilai persoalan pemenuhan dan verifikasi syarat pendidikan calon dalam Pemilu 2024 berpotensi terulang pada pemilu mendatang jika tidak ada aturan yang jelas mengenai kewajiban KPU melakukan verifikasi faktual. 

 

Selain itu, pemohon juga meminta agar Pasal 169 huruf r UU Pemilu dimaknai sebagai kewajiban bagi KPU untuk memeriksa langsung keabsahan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden. Langkah ini, menurut mereka, dinilai penting untuk menjamin kepastian hukum dan memastikan pemilu berlangsung secara jujur dan adil.

 

"Pasal 169 huruf r tidak memberikan kejelasan mengenai standar pembuktian pemenuhan persyaratan pendidikan sehingga tidak menjamin kepastian hukum yang adil serta penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil sebagaimana diamanatkan konstitusi," jelasnya.

 

Selain itu, Pemohon juga menambahkan batu uji atau pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menjadi dasar pengujian permohonan ini yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E.

 

Dalam petitum yang sudah diperbaiki, pemohon meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Pemohon menginginkan ketentuan tersebut dimaknai bahwa calon presiden dan wakil presiden harus memiliki ijazah minimal SMA atau sederajat yang dibuktikan dengan dokumen atau bukti pendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

 

"Bagi calon yang menggunakan jalur pendidikan lain yang sederajat, wajib dibuktikan juga dengan pengakuan kesetaraan jenjang pendidikannya serta Komisi Pemilihan Umum wajib melakukan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut untuk memastikan pengakuan kesetaraan pendidikan, keabsahan formal dokumen, dan kebenaran materiil penyelesaian pendidikan," sambung petitum kedua permohonan tersebut.

Gabung di WhatsApp Channel NU Online untuk info dan inspirasi terbaru!
Gabung Sekarang