Jakarta, NU Online

Sebagai upaya dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat di tengah pandemi Covid-19 Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) melakukan distribusi paket bahan pokok makanan kepada masyarakat yang paling terdampak.  Penyaluran bantuan ini dikhususkan kepada warga yang belum menerima bantuan dari pemerintah dan pihak lain di tiga provinsi yakni Jawa Timur, Bali dan NTB.

 

Ketua LPBINU, M Ali Yusuf mengatakan faktor paling utama untuk memperkirakan perkembangan ekonomi tahun 2021 tidak lain adalah Pandemi Covid-19 yang sekarang sudah membawa ekonomi masuk dalam kubangan resesi. Pertumbuhan ekonomi mulai jatuh pada triwulan kedua 2020 sebesar -5,32 persen yang kemudian berlanjut pada triwulan ketiga, sebesar -3,49 persen.

"Pertumbuhan negatif yang semakin kecil memberikan indikasi bahwa perekonomian berjalan lebih baik, tetapi bukan berarti sudah terjadi proses pemulihan menuju pertumbuhan positif. Semua itu sangat tergantung pada keberhasilan atau kegagalan dalam mengatasi pandemi Covid-19 sekarang ini," kata M Ali Yusuf, Selasa (23/2).

 

Ia mengatakan untuk bantuan ketahanan tersebut, tahun 2020 lalu, LPBINU sudah menyalurkan bantuan kepada 10.910 keluarga di 121 RW, di 20 desa. Titik-titik penyaluran bantan mencakup Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kota Kediri, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Lombok Barat.

 

"Tahun ini pun LPBINU melakukan hal yang sama di tempat yang sama dengan jumlah yang sama pula. Pembagian paket bahan pokok makanan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lokal dan Kelompok Kerja program Penguatan Ketangguhan Masyarakat dalam Menghadapi (PKMM) Covid-19 dan Adaptasi Tatanan Baru. Program PKMM Covid-19 sendiri dilaksanakan oleh LPBINU didukung oleh DFAT Australia melalui Siap Siaga Palladium," jelasnya.

 

Pemberian bantuan paket bahan pokok makanan tersebut, kata Ali, dilaksanakan melalui mekanisme non tunai (BaNTu). Pertama, identifikasi dan penentuan calon penerima oleh Kelompok Kerja (Pokja) bersama pemerintah desa dan diinput ke dalam data berbasis geospasial.

 

"Dilanjutkan dengan penyiapan barang bantuan yang dilakukan oleh warung dan toko lokal setelah dilakukan asesmen oleh Pokja berbasis daftar bahan pokok makanan yang telah ditentukan. Lalu, distribusi bantuan dilaksanakan menggunakan mekanisme non tunai dan digital (e-voucher dan pengenalan wajah via smartphone) di warung dan toko lokal yang terpilih di masing-masing RW," ungkapnya.

 

Pewarta: Kendi Setiawan
Editor: Alhafiz Kurniawan