Jakarta, NU Online

Menteri Agama RI menyatakan siap berkomitmen akan membantu memberangkatkan jamaah umrah korban penipuan Jamaah Fist Travel yang gagal berangkat secara bertahap melalui travel umrah, terutama mereka yang secara ekonomi kondisinya lemah. Hal ini disampaikan oleh Menag pada Kamis (27/11) usai Rapat Dengan Pendapat Komisi VIII DPR RI.

Menag berharap jamaah First Travel menyiapkan dana tambahan sebesar Rp. 8 juta. Menag juga menegaskan akan menyelesaikan persoalan Jamaah Fisrt Travel selama waktu lima tahun ke depan.

Menanggapi pernyataan Menag, pengacara jamaah First Travel Mustolih Siradj mengatakan bahwa statemen Menag cukup surprise dan mengejutkan. Selama ini, pejabat Kementerian Agama menolak bertanggung jawab terhadap nasib jamaah umrah dengan dalih tupoksi Kementerian Agama hanya sebatas regulator, pemberi izin dan pengawas bisnis umrah.

“Urusan jamaah dengan Fist Travel dianggap sebagai urusan bisnis dan keperdataan pada umumnya di luar tanggung jawab pemerintah. Tetapi apa yang dijanjikan oleh Menag tentu menjadi angin segar bagi jamaah yang sudah bertahun-tahun terkatung-katung dan tak menentu nasibnya,” kata Mustolih yang juga Ketua Komnas Haji dan Umrah di Jakarta, Jumat (29/11) siang.

Ia menambahkan bahwa nasib jamaah korban penipuan agen travel umrah tidak menentu terlebih setelah putusan kasasi Mahkamah Agung yang merampas aset first travel oleh negara. Nasib jamaah makin tidak jelas.

“Jika benar, langkah Menag patut diapresiasi karena menjadi terobosan di tengah kebuntuan,” kata Mustolih.

Namun begitu, ia meminta kejelasan komitmen Menag terkait landasan hukumnya, bagaimana mekanisme pendaftaran, pemberangkatan dan verifikasi jamaah. Ia juga bertanya soal agen travel mana yang akan ditunjuk (Penyelenggra Perjalanan Ibadah Umrah/PPIU) untuk memberangkatkan.

“Dari mana sumber dana utama yang akan digunakan, dari pos APBN atau ada sumber lain? Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap pemberangkatan dan pemulangan dari tanah Makkah. Apakah kebijakan ini murni inisiatif Menag atau juga diketahui oleh Presiden?”

Oleh karena itu, pernyataan Menag sebagai pejabat publik dan pejabat negara patut diperjelas sejauh mana komitmen itu akan benar-benar akan diwujudkan atau hanya sebatas wacana untuk mencari simpati publik lalu yang nantinya akan menghilang begitu saja, kata Mustolih.

 

Pewarta: Alhafiz Kurniawan

Editor: Kendi Setiawan