Jakarta, NU Online 

Kementerian Sosial mengungkap masih adanya puluhan juta warga miskin yang belum tercakup sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Berdasarkan pemetaan kesejahteraan pemerintah, kelompok ini justru berada pada lapisan ekonomi paling rentan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut sekitar 54 juta jiwa yang masuk dalam kelompok Desil 1 hingga Desil 5 belum menerima manfaat PBI JKN. Kelompok desil tersebut mencerminkan warga dengan kondisi ekonomi sangat miskin hingga rentan.

“Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih,” kata Gus Ipul saat Rapat Konsultasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/2/2026).

Dalam sistem pendataan pemerintah, masyarakat dikelompokkan ke dalam sepuluh desil berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 hingga 5 mencakup kelompok miskin hingga menengah bawah, sedangkan Desil 6 hingga 10 merupakan kelompok menengah hingga menengah atas.

Ironisnya, Gus Ipul mengungkap bahwa di sisi lain terdapat jutaan warga yang secara ekonomi tergolong lebih mampu, tetapi justru tercatat sebagai penerima PBI JKN. Kelompok ini berasal dari Desil 6 hingga Desil 10 maupun kategori non-desil.

“Sementara Desil 6 sampai 10 dan Non-Desil nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci mencapai 15 juta lebih. Itu yang sebelah kanan bisa dilihat, itu,” ucapnya.

Ketimpangan tersebut, menurut Gus Ipul, menunjukkan masih adanya masalah serius dalam penargetan bantuan sosial di sektor jaminan kesehatan. Kondisi ini membuat kelompok yang relatif mampu justru telah terlindungi, sementara masyarakat paling rentan belum sepenuhnya terjangkau.

“Di mana yang lebih mampu terlindungi, yang lebih rentan justru menunggu. Ini adalah data yang kita peroleh pada tahun 2025,” sambungnya.

Meski demikian, Gus Ipul mengakui data desil kesejahteraan yang digunakan pemerintah saat ini masih memiliki keterbatasan. Salah satu kendala utamanya adalah belum optimalnya verifikasi lapangan terhadap seluruh rumah tangga sasaran.

“Karena di tahun 2025 itu kami hanya mampu meng-ground check hanya 12 juta KK lebih,” tuturnya.

Jumlah tersebut, lanjutnya, masih jauh dari kebutuhan ideal untuk memastikan akurasi data nasional. Pemerintah seharusnya melakukan verifikasi terhadap lebih dari 35 juta kepala keluarga agar pemetaan kesejahteraan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.

“Padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK. Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat,” sambung dia.