Jakarta, NU Online

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) dengan Nomor Perkara 407/PUU-XXIV/2026 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).

 

Permohonan tersebut diajukan Eprina Manurung sebagai Pemohon I yang berstatus investor pasar modal dan Matthew Febrian Otniel Lambok Hutasoit sebagai Pemohon II yang berprofesi sebagai advokat.

 

Para pemohon menguji frasa “Badan” dalam Pasal 3K UU BUMN yang terakhir diubah melalui UU Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU BUMN. Pasal tersebut menyatakan, "Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Badan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)".

 

Mereka menilai frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28F UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Dalam persidangan, Matthew Febrian menyoroti ketidakjelasan aturan mengenai pemeriksaan dan keterbukaan laporan keuangan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Menurutnya, ketentuan pemeriksaan oleh BPK belum mengatur batas waktu penyampaian laporan keuangan, penyelesaian pemeriksaan, hingga kewajiban mengumumkan hasil pemeriksaan kepada publik.

 

“BPI Danantara memiliki kedudukan sebagai entitas sui generis yang dapat menjelaskan pelaporan dalam bentuk yang berbeda. Namun kedudukan khusus tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menutup laporan keuangannya," katanya.

 

"Bahkan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan yang menjadi dua lembaga yang kedudukannya paling dekat dengan BPI Danantara mampu menunjukkan laporan hasil audit laporan keuangannya,” sambungnya.

 

Matthew menyebut BPK mencatat belum adanya pengaturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan BPI Danantara yang telah diaudit. Sementara itu, pimpinan BPI Danantara menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, laporan keuangan baru harus diterbitkan pada akhir Juni.

 

"Padahal UU BUMN tidak menetapkan tenggat apa pun bagi Badan, sedangkan tenggat laporan tahunan dalam rezim perseroan terbatas tidak berlaku sepanjang telah diatur khusus menurut Pasal 3AA ayat (2) UU BUMN," jelasnya.

 

Sementara itu, Eprina Manurung, yang berstatus sebagai investor pasar modal, menilai kondisi tersebut dapat menghalangi penilaian yang wajar terhadap efek BUMN yang sahamnya dimiliki negara melalui Badan.