Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menghormati keputusan rapat paripurna DPR yang memutuskan penundaan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Agar harga BBM benar-benar tidak dinaikkan, Pemerintah didorong untuk meningkatkan efisiensi anggaran, sehingga sanggup menutup kebutuhan subsidi untuk masyarakat. <>

"Kami juga menghormati sikap Pemerintah yang menerima keputusan paripurna DPR. Kita memang harus menghargai sikap mayoritas anggota DPR yang memilih opsi menunda kenaikan harga BBM," ungkap Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Rabu (4/4).

Opsi kedua dipilih oleh mayoritas anggota DPR dalam rapat paripurna pengesahan APBN-P 2012, yang mana pemerintah diberikan wewenang melakukan penyesuaian harga BBM apabila harga minyak dunia mengalami kenaikan lebih dari 15% dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. 

"Dalam enam bulan ke depan kalau Pemerintah mau melakukan efisiensi sana-sini, sesuai apa yang dikatakan ahli perminyakan Pak Kurtubi, Pemerintah masih bisa mengatasi kenaikan harga minyak dunia. Insya Allah BBM memang tidak perlu dinaikkan," tegas Kiai Said. 

Meski demikian apabila harga minyak dunia terus melambung dan kondisi keuangan Negara terancam, Kiai Said juga meminta semua pihak bisa menerima. Dia meyakini tidak satupun pemerintahanpun yang menginginkan kenaikan harga BBM. "Saya yakin tidak seorangpun mau harga BBM naik, termasuk Presiden. Tapi kalau kondisinya mendesak dan keuangan  negara terancam, kita harus bisa menerimanya," tuntasnya.


Penulis: Emha Nabil Haroen