Jakarta, NU Online
Salah satu agenda Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2022-2027 dalam waktu dekat adalah melakukan pemberdayaan pengurus cabang (PCNU) dan pengurus wilayah (PWNU) seluruh Indonesia secara merata. 

 

"Akan kita forsir tahun ini agar setiap cabang dan wilayah mendapatkan bagian program dari agenda-agenda nasional yang dibangun oleh PBNU. Baik yang dikerjasamakan dengan pihak lain maupun yang merupakan agenda yang disusun oleh PBNU sendiri," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (31/1/2022) lalu. 

 

Ia lantas mengapresiasi sejumlah pengurus yang telah bekerja keras untuk melakukan kerja sama dengan beberapa kementerian. Di antara pengurus itu adalah Wakil Ketua Umum PBNU H Nusron Wahid, Ketua PBNU Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid, Sekretaris Jenderal PBNU H Saifullah Yusuf, Bendahara PBNU Nasyirul Falah Amru, dan Ketua PBNU Arif Rahmansyah Marbun. 

 

Berkat kerja-kerja yang dilakukan para pengurus yang disebutkan Gus Yahya itu, saat ini PBNU telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Beberapa program dari kerja sama ini akan didistribusikan ke setiap cabang se-Indonesia. 

 

"Ada program hutan sosial, dekarbonisasi, peremajaan kebun sawit untuk petani kecil, dan pengembangan kampung nelayan yang sangat potensial insyaallah bisa kita distribusikan kepada 200 cabang se-Indonesia, sampai titik ini. Alhamdulillah dalam waktu sebulan sudah dapat program untuk 200 cabang," tutur Gus Yahya.

 

Ia berharap agar dalam waktu tidak lama lagi sebanyak 512 PCNU, 34 wilayah, dan 30 PCINU yang masing-masing akan mendapatkan bagian dari program yang digulirkan PBNU. 

 

"Insyallah dalam waktu 4-5 tahun ke depan atau satu semester ini kita sudah berhasil dan bisa memenuhi target supaya setiap cabang se-Indonesia mendapatkan bagian program yang sudah bergulir,” jelas Gus Yahya. 

 

Saat ini, PBNU telah melakukan perencanaan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah pihak. Antara lain Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kementerian Agama dan beberapa pihak swasta yang menawarkan kerja sama program untuk pemberdayaan PCNU. 

 

Gus Yahya menekankan agar dalam pelaksanaan semua program atas kerja sama dengan berbagai pihak itu, para pengurus NU dapat melaksanaan secara profesional dan akuntabel. Kelak, para pengurus harus sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan seluruh program kepada partner kerja sama. 

 

"Jadi ini tidak boleh hanya tanda tangan MoU, setelah itu kita minta sumber daya program-program lalu kita biarkan berlalu begitu saja. Tetapi nanti pada setiap termin program harus ada pelaporan. Dengan begitu, akan ada kebutuhan untuk terus memonitor, mendampingi, dan mengevaluasi proses pelaksanaan program-program itu di cabang-cabang nantinya," ungkap Gus Yahya.

 

"Kita harapkan dari (program-program) ini kemudian terpicu satu proses konsolidasi yang lebih komprehensif dari terbukanya komunikasi yang lancar antara PBNU, PWNU, dan PCNU. Karena kalau sudah komunikasi, masalah macam-macam di sekitar lingkungan kerja PWNU dan PCNU bisa kita kelola penanganannya," imbuhnya.

 

Sebagai informasi, saat agenda pengukuhan beberapa hari lalu, PBNU telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan KLHK tentang pelestarian, pemulihan, dan pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan hidup. PBNU juga menandatangani nota kesepahaman dengan KKP tentang membangun sinergisitas program sektor kelautan dan perikanan. 

 

Kemudian, PBNU akan menggulirkan program yang akan dilaksanakan dengan melibatkan 200 pengurus cabang se-Indonesia. Kerja sama sama dengan KKP akan mulai diinisiasi di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, untuk program kampung nelayan pada 5 Februari 2022. Sementara kerja sama dengan KLHK akan dimulai di Muaraenim dan Palembang, Sumatera Selatan, pada 12 Februari 2022.

 

Pewarta: Aru Lego Triono
Editor: Kendi Setiawan