PBNU Bakal Sosialisasikan Program Khidmah NU, 33 Cabang Disiapkan Jadi Percontohan
Jumat, 20 November 2026 | 05:00 WIB
Ketua PBNU Bidang Khidmah dan Pelayanan Keumatan, Abdullah Azwar Anas (kiri) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Idy Muzayyad (kanan) di Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (19/11/2026). )NU Online/Indiraphasa)
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menyosialisasikan program Khidmah NU kepada seluruh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) se-Indonesia pada Senin, (23/11/2026) mendatang. Program ini bertujuan untuk memproyeksikan kantor NU di tingkat cabang dan Majelis Wakil Cabang (MWC) menjadi pusat pelayanan masyarakat.
Ketua PBNU Bidang Khidmah dan Pelayanan Keumatan Abdullah Azwar Anas mengatakan, sosialisasi akan dilakukan secara daring melalui ruang virtual bersama jajaran syuriah dan tanfidziyah PBNU. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) Syuriyah dan Tanfidziyah yang sebelumnya telah menyetujui usulan program Khidmah NU.
“Besok kita rencana hari Senin jam 15.00 WIB akan sosialisasi via Zoom kepada seluruh PW dan PCNU se-Indonesia bersama Syuriah dan Tanfidz menjelaskan terkait dengan rencana program Khidmah NU ini,” kata Azwar kepada NU Online, Kamis (19/11/2026).
Setelah sosialisasi, PBNU akan membuka kesempatan bagi pengurus wilayah dan cabang untuk mengajukan diri sebagai pelaksana percontohan atau pilot project. Dari seluruh cabang dan wilayah di Indonesia, PBNU akan memilih 33 PCNU untuk menjalankan program tersebut.
Menurut Azwar, ada sejumlah kriteria yang akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan cabang percontohan. Salah satunya adalah kepemimpinan yang responsif dan memiliki komitmen untuk menjalankan program pelayanan masyarakat.
Selain itu, PCNU harus memiliki kesiapan organisasi, termasuk membentuk tim khusus yang melibatkan berbagai badan otonom dan lembaga NU, seperti LAZISNU. PBNU juga akan menilai kesiapan tenaga administrasi yang bertugas mengoordinasikan laporan dan kebutuhan pelayanan masyarakat.
Azwar mengatakan program Khidmah NU akan berfokus pada tiga sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah tidak layak huni. Program ini dirancang untuk mempercepat penanganan warga yang membutuhkan bantuan, terutama mereka yang mengalami kesulitan mengakses layanan dasar.
“Fokus programnya yaitu pelayanan ini adalah fokus di pendidikan, kesehatan, dan terkait dengan rumah tidak layak huni,” terangnya.
Dalam sektor pendidikan, NU akan berupaya membantu anak-anak dari keluarga tidak mampu yang kesulitan melanjutkan sekolah atau belum memperoleh beasiswa. Sementara di bidang kesehatan, program ini ditujukan untuk membantu warga sakit yang belum mendapatkan penanganan medis secara cepat.
“Ke depan, ini seberapa banyak mereka membantu masyarakat yang tidak bisa sekolah, seberapa banyak membantu warga atau umat yang sakit yang belum mendapatkan pelayanan cepat di setiap tingkatannya masing-masing,” ujar Anas.
Untuk menjalankan program tersebut, PBNU akan mengintegrasikan berbagai lembaga dan badan otonom NU ke dalam satu sistem pelayanan di tingkat cabang. Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, LAZISNU, dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) menjadi bagian dari jejaring yang akan dilibatkan.
PBNU juga tidak berencana membangun aplikasi khusus untuk menjalankan program ini. Menurut Anas, koordinasi awal cukup dilakukan melalui grup WhatsApp khusus yang digunakan untuk menerima laporan dan memantau tindak lanjut pelayanan.
“Yang WA grup ini khusus untuk kinerja, betul-betul kinerja untuk merespons tadi laporan,” kata dia.
Anas mengatakan program Khidmah NU diharapkan dapat memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus memperluas manfaat keberadaan NU di tengah masyarakat. Selama ini, menurut dia, sejumlah badan otonom dan lembaga NU masih menjalankan kegiatan masing-masing sehingga perlu diintegrasikan dalam sistem pelayanan bersama.
Ia menyebut gagasan program tersebut juga mempertimbangkan kebutuhan warga NU. Dalam pemaparan Syuriyah PBNU pada rapat koordinasi sebelumnya, kebutuhan ekonomi tercatat sebesar 33 persen, pendidikan sekitar 30 persen, dan kesehatan sekitar 23 persen.
Anas menargetkan proses identifikasi cabang yang akan menjadi percontohan selesai pada Januari 2027 mendatang. Setelah berjalan, PBNU akan melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai kinerja masing-masing cabang.
Cabang yang dinilai berhasil memberikan pelayanan kepada masyarakat juga akan memperoleh penghargaan dari PBNU. Penilaian tersebut akan mempertimbangkan capaian pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah tidak layak huni.
“Cabang yang terbaik tentu akan kita kasih award, kita kasih penghargaan,” ucapnya.
Anas mengatakan PBNU tidak akan menunjuk cabang secara langsung. Pengurus yang berminat diminta mengajukan kesiapan kepada PBNU untuk kemudian dinilai oleh tim. Pendaftaran dapat disampaikan melalui Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat atau melalui narahubung yang ditunjuk, yakni Dwi, di nomor 0882 1380 2448.