Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjajaki kerja sama dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di kalangan warga Nahdliyin. Kolaborasi tersebut direncanakan menyasar masyarakat hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan jaringan organisasi NU.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, kerja sama ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan berbagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga Nahdliyin yang berada dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Budiman menyampaikan hal tersebut seusai bertemu dengan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026). Dalam pertemuan itu, Budiman didampingi Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin, Zaidirina.

“Warga Nahdliyin sebagai lebih dari 50 persen warga Muslim Indonesia, kebanyakan menurut hitung-hitungan kami, masih ada dalam desil 1 sampai 4. Masih ada persoalan-persoalan ekonomi,” kata Budiman.

Budiman menjelaskan, salah satu program yang akan disinergikan dengan NU adalah Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin). Program ini mengajak sejumlah kementerian bekerja bersama untuk menangani kemiskinan secara terpadu di suatu wilayah.

“Program Sitaskin adalah Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Memang itu adalah program untuk mengajak berbagai kementerian untuk baris bareng mengentaskan kemiskinan di sebuah wilayah,” terangnya.

Kementerian yang dilibatkan antara lain Kementerian Sosial, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, serta kementerian yang membidangi investasi.

Menurut Budiman, selama ini pelaksanaan program lintas kementerian lebih banyak menyasar tingkat kabupaten dan kota. Melalui kerja sama dengan NU, BP Taskin berencana memperluas pendekatan tersebut hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU).

“Untuk level kecamatan baru pertama kali. Untuk level kecamatan kita melewati teman-teman dari MWCNU,” ujarnya.

Selain pemberdayaan ekonomi, Budiman menekankan pentingnya riset untuk mengidentifikasi akar persoalan kemiskinan di setiap wilayah. Ia mengatakan, penanganan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam karena penyebabnya berbeda-beda.

Kemiskinan di suatu wilayah, kata dia, bisa disebabkan oleh persoalan struktural, rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan sumber daya manusia, maupun bencana alam. Karena itu, BP Taskin akan bekerja sama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meneliti penyebab kemiskinan di tingkat kecamatan atau desa.

“Jenis penyakitnya beda. Sama-sama salah satu penyakit, tapi ada yang sakit dalam, ada sakit luar, ada kronis. Terapinya berbeda. Itu harus diriset terlebih dahulu,” kata Budiman.

Ia juga membuka peluang melibatkan sumber daya manusia NU yang memiliki kapasitas penelitian dalam proses tersebut. Hasil riset nantinya akan menjadi dasar penyusunan program intervensi agar bantuan dan pemberdayaan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Jadi riset pendahuluan sebelum diagnosanya. Terapinya nanti ada, sebelum terapi ada diagnosa. Kita ikut sertakan untuk diagnosanya,” ujarnya.

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz menyambut baik rencana kerja sama tersebut. Ia menilai program BP Taskin sejalan dengan kebutuhan warga NU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Gus Kikin menyebut jumlah warga NU diperkirakan mencapai 140 juta orang. Sebagian di antaranya masih membutuhkan dukungan pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Ini sangat cocok, sesuai, dan ini sinergi yang sangat produktif. Mudah-mudahan kemiskinan-kemiskinan yang ada di daerah-daerah, yang sebagian besar juga warga NU, bisa kita entaskan segera,” ujar Gus Kikin.

Ia mengatakan, PBNU akan menggerakkan struktur organisasi hingga tingkat bawah untuk mendukung pelaksanaan program. Pengurus cabang akan mengoordinasikan MWCNU di wilayah masing-masing.

Menurut Gus Kikin, PBNU memiliki jaringan organisasi yang dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi wilayah prioritas dan mempercepat pelaksanaan program. Ia berharap kerja sama tersebut dapat segera direalisasikan, bahkan mulai Desember mendatang.

“Mudah-mudahan segera, Desember pun juga bisa,” ucapnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin Zaidirina mengatakan, salah satu program yang telah diuji coba bersama PWNU Jawa Barat adalah pembentukan Depo Baban atau Belanja Bareng. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat distribusi barang, tetapi juga dirancang untuk membangun ekosistem ekonomi masyarakat setempat.

Ia menjelaskan, barang-barang yang dipasarkan melalui depo tersebut diupayakan berasal dari produksi warga di wilayah yang sama. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga terlibat sebagai produsen.

“Rencananya yang sudah kita uji coba di PWNU Jawa Barat itu kita membuat Depo Baban namanya, Belanja Bareng. Di situ selain untuk distribusi barang, juga kita akan buatkan ekosistemnya. Nanti barang-barang yang dijual di situ juga diupayakan hasil dari penduduk situ juga ya, warga situ,” kata Zaidirina.

BP Taskin juga akan mengoordinasikan dukungan kementerian sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing kecamatan. Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, misalnya, dapat dilibatkan apabila wilayah sasaran memiliki potensi di sektor pertanian atau perikanan.

Zaidirina mengatakan, pengembangan ekosistem tersebut mencakup seluruh rantai kegiatan ekonomi, mulai dari permodalan, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Untuk mendukung permodalan, BP Taskin menyiapkan skema melalui lembaga keuangan mikro dan bank wakaf.