Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengukuhkan Dewan Pengampu Gerakan Keluarga Maslahat NU bersamaan dengan pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2023 di Pondok Pesantren Al Hamid Jakarta, Senin (18/9/2023).

Pengukuhan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan dari Rais Aam PBNU kepada dewan pengampu GKMNU, Presiden Jokowi dan Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. 

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf menyampaikan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) ini dirancang untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan NU di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung.

"Dimulai dari daerah-daerah yang selama ini menjadi konsentrasi atau basis utama dari warga NU," tutur Gus Yahya dalam sambutan pembukaan Munas Konbes NU 2023.

GKMNU melibatkan agenda besar maka PBNU membutuhkan dukungan dari berbagai pihak di bawah pemikiran, bimbingan dari sesepuh dan tokoh yang dihandalkan. Untuk itu, PBNU membentuk dewan pengampu gerakan keluarga maslahat NU  yang terdiri dari lima tokoh yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin dan Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri (Gus Mus), Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar serta Nyai Hj Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

"Ini tokoh yang selama ini menjadi bagian dari keluarga besar kami. Alhamdulillah, semua tokoh tersebut berkenan untuk mendampingi dan mengampu gerakan maslahat keluarga NU," ucap Gus Yahya.

Gerakan Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (GKMNU) adalah sebuah gerakan di tingkat akar rumput yang menyasar masyarakat desa. Gerakan ini melibatkan warga secara langsung dalam menyelesaikan masalah keluarga di dalam berbagai aspeknya. Mulai dari aspek kegamaan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya.

Melalui GKMNU ini, PBNU telah menyiapkan program kerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian UKM, Kementerian sosial. 

Ada tiga provinsi yang telah menerima program-program besutan GKMNU di tingkat desa. Tiga provinsi itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa tengah dan Jawa Timur, Banten.

Ada 1.766 kecamatan dan  17.000 desa dari tiga kecamatan yang tercatat siap berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Jika tiga provinsi tersebut telah selesai, GKMNU akan melanjutkan konsolidasi ke beberapa provinsi lain, seperti DKI, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan.

Presiden Jokowi turut mengapresiasi program yang tengah direncanakan PBNU melalui Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU).

"Pemerintah menyambut baik inisiatif PBNU membentuk GKMNU yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas warga nahdliyin terutama di akar rumput," pungkasnya.