PBNU Sesalkan Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo, Dukung Proses Hukum
Kamis, 12 November 2026 | 18:00 WIB
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Ketum PBNU) KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) bersama jajaran pengurus PBNU memberikan keterangan persnya terkait dengan sikap PBNU mengenai situasi negara yang berkembang saat ini di Lantai 1 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya No.164, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11/2026). (Foto: NU Online/Suwitno).
Jakarta, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh Listyo Sigit Cs.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Nahdlatul Ulama menyesalkan adanya indikasi penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ucap Gus Kikin.
PBNU dan PWNU, imbuh Gus Kikin, mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
"Demi menjaga kewibawaan kepala negara dan demi tegaknya supremasi hukum, kami mendukung penanganan dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum atas peristiwa tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.
Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyebut penyadapan tanpa prosedur atau ilegal tapping juga menyasar nomor telepon sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan lima tahapan dalam dugaan praktik penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Praktik tersebut diduga dilakukan melalui jalur internal tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
Hal itu disampaikan Suyudi dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ia menjelaskan, lima tahapan tersebut meliputi pemberian perintah penyadapan, penyediaan nomor target (provisioning), pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna akhir (end user), hingga penghapusan data.
“Perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi,” kata Suyudi.
