Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menilai sepanjang tahun 2013 kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia berlangsung teduh dan damai. Meski demikian masih terdapat masalah yang tersisa di sejumlah bidang, dan harus dituntaskan di tahun 2014 mendatang.<>
“Alhamdulillah, sepanjang tahun 2013 kita dianugerahi keteduhan dan kedamaian dalam bermasyarakat dan beragama,” kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Ahad (29/12).
Meski demikian, khususnya dalam kehidupan beragama, sepanjang tahun 2013 masih ditemukan masalah. Aksi radikalisme yang mengakibatkan disharmoni misalnya, terjadi di sejumlah daerah, dipicu oleh kelompok kecil bermodal besar dengan memprogandakan kepentingannya tanpa mengindahkan adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat.
“Agar radikalisme tidak terus berkembang, kami mengajak masyarakat untuk menjaga kerukunan dan harmoni dengan mengembangkan sikap moderat, toleransi, dan menjaga keseimbangan. Khusus isu agama, PBNU minta agar di tahun 2014 Pemerintah bersama komponen masyarakat mulai menyusun kode etik penyiaran ajaran agama,” tambah Kiai Said.
Ketua PBNU Prof. Dr. Maksum Mahfudz, berpendapat di bidang perekonomian sepanjang tahun 2013 masih ada masalah yang diakibatkan sikap tak tegas Pemerintah. Fluktuasi rupiah misalnya, dinilai bisa diatasi jika Pemerintah dan Bank Indonesia mengambil langkah tegas dan berani, tidak berkompromi serta bermain mata dengan para spekulan yang hanya mementingkan diri sendiri.
“Tahun 2013 Pemerintah kurang berani membangkitkan industri di sektor pertanian dan manufaktur yang sebenarnya mampu menyerap tenaga kerja yang besar. Orientasi kebijakan moneter juga lebih banyak menguras devisa negara. Tahun 2014 itu harus dibenahi, serta diimbangi dengan pengembangan sektor riil dan produktif,” tegas Maksum yang juga tercatat sebagai Guru Besar Fakultas Pertanian UGM.
Di bidang peradilan, Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) PBNU Andi Najmi Fuaidi, menilai pemberantasan tindak pidana korupsi salah satunya sudah berjalan baik. Meski demikian aparat penegak hukum didorong untuk lebih meningkatkan kinerja yang lebih komprehensif, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melindungi kepentingan masyarakat.
“Atas hal tersebut kami mendorong aparat penegak hukum untuk bekerjasama, melibatkan institusi pendidikan, lembaga keagamaan dan sosial, yang sudah ratusan tahun mengajarkan etika, moralitas, dan spiritualitas. Selain itu sistem pemerintahan dan rekrutmen aparat pemerintahan juga harus terus dilakukan pembenahan,” tandas Andi.
Sementara Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Muhammad Sulton Fatoni, berpandangan sepanjang tahun 2013 telah terjadi proses pendangkalan atas konsep berbangsa dan bernegara, sehingga yang dirasakan masyarakat adalah sebuah dampak dari sistem bernegara yang liberal. Kondisi ini harus segera dibenahi, terlebih jelang dilangsungkannya Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden di tahun 2014 mendatang.
PBNU mengajak para penyelenggara negara untuk menegaskan kembali falsafah, tujuan, dan fungsi negara, menegaskan kembali dasar dan ideologi negara, merumuskan kembali konsep pengelolaan kekayaan negara, merumuskan kembali pertahanan dan bela negara, serta merumuskan prinsip dan etika kepemimpinan.
“Atas sejumlah masalah yang ada di tahun 2013, seperti yang disampaikan Kiai Said, kita harus tetap optimis. Semoga di tahun 2014 mendatang, Allah SWT memberi petunjuk kepada kita dalam melangkah mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa, amin,” pungkas Sulton. (Samsul Hadi/Abdullah Alawi)
