Jakarta, NU Online 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima kunjungan jajaran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN dan Bank Syariah Nasional (BSN) untuk membahas peluang kerja sama di bidang perumahan, khususnya akses kepemilikan rumah bagi warga Nahdlatul Ulama (NU).

Dalam pertemuan tersebut, BTN dan BSN menjajaki kemungkinan memperluas akses kredit pemilikan rumah (KPR), termasuk skema KPR subsidi bagi warga NU.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sasaran program ini antara lain guru, dosen, pegawai, tenaga kesehatan, dan kelompok masyarakat lain di lingkungan NU.

“Kita melihat ada kebutuhan perumahan bagi guru-guru NU, pegawai-pegawai NU, dosen-dosen NU, pegawai rumah sakit di NU, dan seterusnya,” tuturnya usai pertemuan di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (29/10/2026).

Kerja sama tersebut, lanjutnya, diharapkan dapat dibangun melalui payung organisasi PBNU agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi dan menjangkau warga NU di berbagai daerah.

“Kita ingin ada payung besar PBNU dan itu berlaku di seluruh wilayah. Jadi kita tidak satu-satu,” paparnya.

Menurut Nixon, program ini tidak hanya dilakukan secara sporadis di tingkat lokal, tetapi diharapkan menjadi upaya bersama yang dapat dikembangkan secara nasional. Ia juga memaparkan sejumlah skema KPR subsidi, termasuk uang muka 1 persen dan tenor hingga 40 tahun, dengan ketentuan mengikuti persyaratan program yang berlaku.

“Harganya murah, skemanya bisa 40 tahun, DP-nya 1 persen, bahkan ada bantuan DP lagi dari pemerintah,” sambungnya.

Sementara itu, Direktur BSN Alex Sofjan Noor menjelaskan bahwa pembiayaan perumahan dapat diakses melalui layanan BTN maupun pembiayaan berbasis syariah melalui BSN.

Pembahasan juga mencakup potensi keterlibatan pengembang yang memiliki keterkaitan dengan ekosistem NU. Dengan begitu, kebutuhan rumah warga NU diharapkan dapat dipertemukan dengan ketersediaan lahan dan pengembangan perumahan.

“Kita ingin membantu kesejahteraan daripada warga-warga NU, baik itu wiraswasta, ataupun merupakan dosen, guru, madrasah, dan segala macamnya,” ucapnya.

Untuk menindaklanjuti pembahasan, kata dia, selanjutnya akan dilakukan pemetaan calon penerima manfaat di berbagai daerah serta perumusan aspek teknis kerja sama.