Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menerima sejumlah usulan dan pendapat dari beberapa Pengurus Wilayah NU (PWNU), Jumat (31/10) malam, menjelang hari pertama Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar NU 2014.
<>
Masukan-masukan tersebut mencuat dalam forum malam penyambutan peserta Munas-Konbes Nu 2014 di ruang utama Masjid an-Nahdlah di lantai dasar gedung PBNU, Jakarta, usai Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj memaparkan beberapa capaian pihaknya selama memimpin organisasi NU.
PWNU Jawa Tengah, misalnya, mengharap PBNU dapat menindaklanjuti program pembuatan kartu tanda anggota NU (Kartanu) yang berjalan cukup sukses di Jawa Timur. Pembuatan Kartanu perlu dilakukan secara terpusat dan nasional.
“Kami dari PWNU Jawa Tengah siap menindaklanjuti,” kata Muhammad Arja Imron, Sekretaris PWNU Jateng setelah mendengar paparan program Kartanu PWNU Jatim, termasuk e-Kartanu, berikut fungsi dan manfaatnya.
Soal pengembangan dakwah, Direktur Aswaja NU Center Jatim KH Abdurrahman Navis mengusulkan program Aswaja NU Center yang ada di Jatim dapat diakomodasi sebagai gerakan yang berskala nasional. Menurutnya, hal ini berangkat dari keprihatinan gencarnya gerakan dakwah anti-Aswaja dan NKRI di akar rumput.
“Saya setuju. Itu untuk menghilangkan gerakan transnasional. Ya, minimal warga NU biar paham siapa mereka. Biar tidak hanya bisa marah-marah kayak FPI (Front Pembela Islam),” tutur Katib Syuriah PWNU Jateng KH Fadholan mengamini program Aswaja NU Center yang bergerak di bidang kajian dan dakwah Ahlussunah wal Jamaah.
Adapun PWNU Sumatera Selatan lebih menekankan adanya sistem kaderisasi yang fokus di bidang politik. Langkah ini dibutuhkan untuk menambal kekosongan kader NU di sejumlah posisi politik negeri ini.
Ketua PWNU Nusa Tenggara Barat (NTB) H Taqiuddin mengapresiasi prestasi kepengurusan PBNU periode ini yang berhasil mendirikan Universitas Nahdlatul Ulama di berbagai daerah, termasuk di NTB. Hanya saja, ia memberi catatan tentang pentingnya sinergi dan adminsitrasi yang lebih tertata yang selama ini belum banyak memberi kemudahan.
Terkait perguruan tinggi NU, masukan juga berkisar soal perlunya PBNU memiliki database profesor dan doktor yang potensial menjadi dosen tetap pada UNU yang baru berdiri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bersinergi dengan Ikatan Sarjana NU (ISNU).
Di hadapan forum, Kiai Said secara umum sepakat dan berjanji akan menindaklanjuti usulan yang dikemukakan para pengurus wilayah. Pada masa kepengurusannya yang tinggal beberapa bulan lagi, ia berkomitmen semaksimal mungkin menuntaskan pekerjaan yang belum bisa dipecahkan.
Menurutnya, kinerja PBNU periode ini tergolong lebih maju. Lembaga dan Lajnah berjalan sesuai harapan, dan urusan keuangan juga kian transparan. “Banyak sekali yang sudah dicapai, tapi tentu banyak pula yang belum dicapai,” ujarnya.
Kiai Said didampingi Sekjen PBNU H Marsudi Syuhud, Bendahara Umum PBNU H Bina Suhendra, Ketua PBNU H Kacung Marijan. (Mahbib Khoiron)