Jakarta, NU Online 

Pemerintah memastikan kegiatan belajar-mengajar di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat telah kembali berjalan sepenuhnya pascabencana. Namun, pemulihan pendidikan di lapangan belum sepenuhnya normal karena masih ada sekolah yang menjalankan pembelajaran di tenda, ruang kelas darurat hingga menumpang di sekolah lain.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengungkapkan, ribuan sekolah terdampak telah kembali menggunakan gedung asalnya seiring selesainya proses pembersihan dan penanganan awal pascabencana.

"Kami sampaikan secara umum yang sudah belajar di sekolah asal 3.001 di Aceh kemudian 626 di Sumbar, dan 1.104 di Sumut. Kemudian yang masih belajar di tenda atau kelas darurat 52 di Aceh, 21 di Sumatra Barat, dan 26 di Sumatra Utara," ujar Abdul Mu'ti dalam rapat koordinasi dengan Satgas Pemulihan Pascabencana DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Selain sekolah yang masih menggunakan tenda dan ruang darurat sebagian satuan pendidikan juga belum dapat kembali ke lokasi semula dan harus menumpang di sekolah lain. 

Data pemerintah mencatat terdapat 20 sekolah di Aceh dan dua sekolah di Sumatra Barat yang masih menjalankan pembelajaran dengan skema tersebut.

Secara keseluruhan, jumlah sekolah terdampak bencana mencapai 3.073 sekolah di Aceh, 649 sekolah di Sumatra Barat, dan 1.190 sekolah di Sumatra Utara.

Abdul Mu’ti menjelaskan, jumlah sekolah yang masih belajar di tenda atau kelas darurat telah berkurang, seiring rampungnya proses pembersihan di sebagian lokasi terdampak. Namun, tidak sedikit sekolah yang ruang kelasnya mengalami kerusakan berat sehingga belum dapat difungsikan kembali.

"Kami sampaikan bahwa belajar di tenda atau kelas darurat tersisa 99, sebagian sudah kembali ke sekolah asal, karena proses pembersihan sudah selesai sisanya merupakan sekolah yang kondisinya ruang kelasnya sudah tidak bisa digunakan," jelasnya.

Adapun sekolah yang masih menumpang tercatat sebanyak 22 unit. Umumnya sekolah-sekolah tersebut mengalami kerusakan berat, hanyut atau harus direlokasi ke lokasi baru.

Abdul Mu’ti mengakui kondisi pembelajaran di sejumlah sekolah masih jauh dari ideal. Di beberapa tempat kegiatan belajar dilakukan secara bergiliran antara pagi dan siang dengan keterbatasan meja dan kursi bahkan sebagian siswa masih harus belajar dengan duduk di lantai.

Untuk mendukung keberlangsungan pendidikan darurat, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan ke wilayah terdampak. 

Pada 10 Februari, pemerintah mengirimkan 31.000 paket perlengkapan sekolah (school kit), disusul 33.000 paket tambahan pada 16 Februari. Selain itu, bantuan berupa 168 unit tenda, 160 unit ruang kelas darurat, serta 197.670 buku pelajaran juga telah didistribusikan.

Pemerintah juga mencairkan tunjangan khusus bagi guru terdampak bencana. Sebanyak 20.074 guru menerima tunjangan pada 10 Februari, dan 36.074 guru lainnya pada 16 Februari.

"Revitalisasi sekolah terdampak 10 Februari 2026 sejumlah 624 sekolah dan 16 Februari 746 sekolah. Dana operasional pendidikan darurat 10 Februari sudah kami salurkan untuk 1.569 sekolah dan itu jumlahnya sama pada 16 Februari," pungkasnya.

Meski aktivitas pembelajaran telah kembali berjalan, pemerintah mengakui proses pemulihan pendidikan pascabencana masih membutuhkan waktu. Normalisasi fasilitas sekolah dan pemenuhan sarana belajar dinilai menjadi pekerjaan lanjutan agar hak pendidikan siswa dapat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan.