Jakarta, NU Online

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun 2026. Ia menyebutkan jaminan tersebut meski harga minyak mentah Indonesia saat ini sudah melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, Presiden telah memerintahkan jajaran pemerintah agar tidak ada kenaikan harga BBM subsidi sampai tahun ini berakhir. Pemerintah, akan memantau perkembangan harga minyak dan kondisi energi setiap hari.

"Bapak Presiden sudah memerintahkan kepada kami untuk mengatakan bahwa tidak boleh ada kenaikan harga BBM subsidi sampai dengan akhir tahun. Ini semuanya akan kita ikuti day-to-day," tutur Bahlil dikutip NU Online melalui Youtube Kementerian ESDM.

Komitmen menahan harga tersebut berpotensi menambah beban keuangan negara. Bahlil mengakui rata-rata Indonesian Crude Price (ICP) saat ini berada di 92 dolar AS per barel, sementara APBN mengasumsikan 90 dolar AS per barel. Selisih itu membuat kebutuhan anggaran subsidi dan kompensasi energi diperkirakan bertambah, tetapi pemerintah menyatakan tetap akan mempertahankan harga BBM subsidi.

"Kalau menyangkut anggaran kompensasi dan subsidi, rata-rata ICP sekarang harganya 92 dolar, sementara di dalam APBN kita, ICP kita 90 dolar. Maka pasti ada penambahan anggaran subsidi dan kompensasi," ucap Bahlil.

Bahlil meminta masyarakat tidak khawatir. Ia mengeklaim cadangan BBM nasional masih berada di atas standar minimum. Stok Pertalite (RON 90) disebut naik dari kisaran 16 hingga 18 hari menjadi sekitar 18 hari setelah ada tambahan kapal pengangkut yang masuk. Stok BBM jenis lain diklaim di atas 20 hari, sedangkan kebutuhan solar disebut sudah tercukupi produksi dalam negeri sehingga tidak perlu impor lagi.

"Kalau untuk Pertalite RON 90 itu di angka 16 sampai 18 hari. Sekarang sudah naik sekitar 18 hari karena sudah ada penambahan kapal masuk,"ujarnya.

Untuk mengamankan pasokan, pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan liquefied petroleum gas (LPG) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2026. Aturan itu memungkinkan pengadaan dilakukan secara government to government (G2G) atau government to business (G2B), tidak lagi hanya lewat skema business to business (B2B) oleh PT Pertamina.

Bahlil menilai proses tender B2B yang berlarut-larut selama ini membuat Pertamina berisiko kehilangan pasokan, bahkan setelah memenangkan tender dengan harga lebih murah.

"Selama ini, Pertamina melakukan proses B2B, tendernya lama, dan dengan Perpres ini kita melakukan G2G dan G2B," sebutnya.

Bahlil menambahkan, skema baru itu membuka ruang bagi pemerintah untuk menjajaki kerja sama langsung dengan negara pemasok. Ia dijadwalkan berangkat ke India, Tiongkok, dan sejumlah negara lain pada Selasa (27/10/2026) guna mendapatkan kepastian pasokan di tengah ketidakpastian geopolitik global.