Zohran Mamdani Bubarkan Unit Polisi New York yang Kerap Represif terhadap Demonstran
NU Online · Rabu, 18 November 2026 | 19:30 WIB
Jakarta, NU Online
Wali Kota New York Zohran Mamdani mengumumkan pembubaran Strategic Response Group (SRG), unit khusus Kepolisian New York (NYPD) yang selama ini menangani operasi antiterorisme sekaligus pengamanan demonstrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memisahkan penanganan ancaman terorisme dari pengelolaan aksi unjuk rasa.
Mamdani mengumumkan keputusan tersebut melalui sebuah video bersama anggota Dewan Kota New York dari Distrik 36, Chi Osse, pada Senin (16/11/2026). Ia mengatakan pembubaran SRG merupakan janji yang telah disampaikan selama kampanye pemilihan wali kota.
“Selama kampanye wali kota, saya berjanji akan membubarkan Strategic Response Group atau SRG milik NYPD. Hari ini kami menepati janji tersebut,” kata Mamdani, dikutip NU Online dari akun Instagram Mamdani, Rabu (18/11/2026).
Ia mengatakan pemerintah ingin membangun sistem keamanan yang tidak hanya menjaga keselamatan warga, tetapi juga menghormati kebebasan fundamental mereka.
“Hari ini bukan sekadar tentang membubarkan SRG. Kami sedang membangun pendekatan baru terhadap keamanan publik, di mana seluruh komunitas dapat percaya bahwa keselamatan dan kebebasan fundamental mereka akan dilindungi,” kata Mamdani.
Menurut Mamdani, penanganan terorisme dan pengamanan demonstrasi merupakan dua tanggung jawab berbeda yang tidak semestinya berada dalam satu unit kepolisian. Karena itu, pemerintah kota akan memisahkan kedua fungsi tersebut.
Sebagai pengganti sebagian fungsi SRG dalam menangani demonstrasi, pemerintah New York akan membentuk Community Dialogue and De-escalation Division (CDDD) di bawah Mayor’s Office of Community Safety. Unit ini bertugas mempersiapkan dan merespons aksi demonstrasi melalui dialog serta pendekatan deeskalasi.
“Divisi ini bertujuan untuk mengantisipasi dan merespons aksi protes melalui dialog serta keterlibatan langsung. Ini bukan unit kepolisian berseragam, divisi ini akan terdiri dari warga sipil tanpa senjata maupun wewenang untuk melakukan penangkapan,” ucapnya.
Berbeda dengan unit kepolisian, CDDD akan diisi warga sipil yang tidak bersenjata dan tidak memiliki kewenangan melakukan penangkapan. Pemerintah berharap pendekatan tersebut dapat mencegah eskalasi konflik antara aparat dan demonstran.
Selain itu, NYPD akan membentuk First Amendment Support Team (FAST), tim khusus yang beranggotakan polisi terlatih untuk melakukan komunikasi dan deeskalasi selama demonstrasi berlangsung. Tim ini akan menjalankan fungsi penghubung hingga CDDD terbentuk sepenuhnya.
Mamdani menegaskan, pembentukan unit sipil tidak berarti menghilangkan kewenangan polisi untuk menindak pelanggaran hukum. Petugas kepolisian tetap dapat dikerahkan untuk melakukan penangkapan, termasuk terhadap orang-orang yang melakukan aksi pembangkangan sipil.
Anggota Dewan Kota New York Chi Osse mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak konstitusional warga sekaligus menjaga keamanan masyarakat.
“Kedua prioritas tersebut tidak bertentangan. Keduanya justru saling berkaitan,” ujar Osse.
Osse juga menjelaskan bahwa reformasi tersebut akan membatasi penggunaan sejumlah taktik pengendalian massa selama kegiatan yang dilindungi Amandemen Pertama Konstitusi Amerika Serikat, termasuk demonstrasi dan penyampaian pendapat.
Pemerintah melarang penggunaan senjata laras panjang, gas air mata, teknik pengepungan atau kettling, serta semprotan merica sebagai alat pengendalian massa dalam kegiatan tersebut.
Reformasi itu juga berkaitan dengan CURB Act, rancangan undang-undang yang didukung Mamdani dan diperjuangkan Osse di Dewan Kota New York. Rancangan tersebut bertujuan membatasi penggunaan taktik kepolisian yang dinilai dapat mengancam kebebasan warga dalam menyampaikan pendapat.
Terpopuler
1
Indonesia dan 17 Negara Kecam Serangan Israel ke Kompleks Medis Nasser di Gaza
2
Prabowo Diberi Tenggat hingga 25 November untuk Serahkan Dua Calon Wapres Pengganti Gibran
3
MK Uji Aturan Hak Pensiun Presiden dan Wakil Presiden, Pemohon Soroti Kekosongan Hukum
4
MPR Bentuk Panitia Ad Hoc dan Tim Verifikasi Pengisian Kursi Wapres
5
Singgung Asap Karhutla di KTT ASEAN, Prabowo: Itu Bukan Salah Kami, Tapi Kami Minta Maaf
6
Indonesia dalam Rivalitas Amerika dan Cina di Selat Malaka
Terkini
Lihat Semua