Jakarta, NU Online 

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Amin Mudzakkir menilai bahwa peran pemerintah dalam menangkal radikalisme di internet masih pasif. 

"Saya kira peran mereka dalam konteks baru ini masih pasif," katanya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Menurutnya, selama ini peran besar dalam meng-counter gerakan radikalisme bukan dilakukan oleh pemerintah, tapi oleh kelompok sipil. "Yang aktif malah kelompok-kelompok masyarakat sipil seperti NU," ujarnya. 

Selama 2017, pemerintah telah memblokir sekitar 27 ribu situs yang memuat unsur radikalisme dan pornografi. 

Menurut Amin, seharusnya pemerintah tidak hanya melakukan pemblokiran, tapi juga harus mengedukasi masyarakat dengan nilai-nilai kebangsaan yang majemuk. Selain itu, pemerintah juga harus lebih aktif dalam melawan arus radikalisme dengan melakukan counter narasi. 

"Mereka kan punya Kementerian, Kominfo. Saya kira salah satu tugasnya mengedukasi masyarakat, juga saya kira lembaga-lembaga negara, seperti TVRI, RRI (harus ikut mengedukasi)," ujarnya. 

Bahkan menurut Amin, semua kalangan dan seluruh pemangku kepentingan harus terlibat dalam mencegah sekaligus menangani persoalan radikalisme. (Husni Sahal/Muiz)