Petisi Buka Riwayat Ijazah Anggota DPR Tembus 22 Ribu, Ini Respons Senayan
Selasa, 17 November 2026 | 15:00 WIB
Jakarta, NU Online
Petisi yang mendesak seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah kepada publik mendapat dukungan lebih dari 22 ribu tanda tangan.
Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap transparansi dan keabsahan dokumen pendidikan pejabat publik.
Petisi bertajuk “Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali” itu diinisiasi Farida Octavia melalui platform Change.org.
Berdasarkan data yang dikutip NU Online, Selasa (17/11/2026) pukul 14.10 WIB, petisi tersebut telah memperoleh 22.007 tanda tangan terverifikasi dan dibagikan sebanyak 26.035 kali.
Petisi itu ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Dalam petisinya, Farida menyebut keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada masyarakat. Sebab, para legislator memiliki mandat untuk membentuk undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, serta membahas anggaran negara.
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulis Farida dalam petisi tersebut.
Petisi itu memuat tiga tuntutan utama. Pertama, pimpinan DPR RI diminta mewajibkan seluruh anggotanya membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah kepada publik, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga pendidikan tinggi.
Kedua, KPU RI dan kementerian terkait diminta memfasilitasi audit atau verifikasi ulang keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif aktif secara transparan dan independen. Hasil pemeriksaan tersebut juga diminta dapat diakses masyarakat luas.
Ketiga, seluruh anggota DPR RI didorong secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan publik.
Dasco sebut data pendidikan tersedia di KPU
Menanggapi desakan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR sebenarnya dapat ditelusuri melalui KPU.
Dasco mengatakan, dokumen persyaratan pencalonan anggota legislatif telah diserahkan dan tersedia di KPU sejak proses pendaftaran calon anggota legislatif.
“Sebetulnya kan pada waktu pencalonan sebagai anggota DPR itu di KPU kan sebenarnya terbuka,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurut Dasco, masyarakat dapat melihat data para anggota DPR ketika mereka masih berstatus sebagai calon legislatif.
“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif itu ada semua,” katanya.