Prabowo Akan Cari Wapres Pengganti Gibran Setelah Kunjungan dari China

Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto menyatakan baru akan mencari calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka setelah menyelesaikan rangkaian kunjungan luar negerinya. Pernyataan tersebut disampaikan di tengah rencana MPR menggelar sidang paripurna pemilihan wakil presiden pada 2 Desember 2026.

Prabowo menguraikan rangkaian agendanya, mulai dari Palu menuju Manila, Filipina, untuk menghadiri KTT ke-49 ASEAN, kemudian ke Shenzhen, China, untuk menghadiri KTT APEC pada 18-19 November 2026.

Menurutnya, pencarian pengganti Gibran baru akan dimulai setelah seluruh agenda tersebut selesai. Ia juga menegaskan bahwa perjalanan luar negeri itu bukan untuk berwisata.

"Saya berangkat ke Manila (agenda) ASEAN, bukan jalan-jalan. Dari Manila saya ke Tiongkok, Shenzhen. Dari situ saya harus mencari pengganti wakil presiden," katanya di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026), dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Prabowo menyebut proses penentuan pengganti Gibran tidak semata-mata mempertimbangkan aspek politik. Ia mengaku masih menunggu petunjuk Tuhan sebelum mengambil keputusan.

"Harus dapat bisikan dari Yang Maha Kuasa," ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menggambarkan padatnya jadwal kerjanya. Ia mengaku masih bekerja hingga tengah malam sebelum berangkat ke Palu pada pagi harinya.

"Tadi malam saya masih bekerja sampai jam 12 malam. Pagi-pagi sudah berangkat ke sini," katanya.

Pernyataan Prabowo tersebut perlu dicermati dengan tenggat pengisian jabatan wakil presiden yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Sementara itu, Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengatur bahwa Presiden harus menyampaikan dua nama calon beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya menyatakan bahwa pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah berkonsultasi dengan Presiden dan sepakat agar proses pengisian jabatan wakil presiden berlangsung cepat.

MPR sendiri menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026). Pengunduran diri tersebut terjadi ketika DPR tengah memproses upaya pemakzulan melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).