PKC PMII DKI Jakarta
Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) DKI Jakarta Daud Gerung mengatakan, konflik Papua harus diberikan perhatian lebih. Mengurus Papua itu tidak mudah, ada hal-hal berbeda yang harus diperhatikan.
"Masyarakat Papua itu spesial, mengurus Papua tidak mudah. Ada penanganan berbeda jika pemerintah serius ingin mengurus Papua. Budaya masyarakat Papua sangat berbeda dengan mayoritas daerah di Indonesia, sehingga treatmentnya harus berbeda juga", ucap Daud
Hal itu disampaikan pada acara gelar dialog kebangsaan bertema Penyelesaian Konflik Papua, yang dihelat PKC PMII DKI Jakarta di Gedung PBNU Jakarta Pusat, Jumat (13/9) dihadiri perwakilan aktivis Pupua, aktivis HAM, akademisi, dan perwakilan Partai Rakyat Demokratik (PRD).
Dalam rilis yang diterima NU Online, Ketua Umum PRD Agus Jabo menyebut, partainya menawarkan solusi terkait permasalahan Papua dengan membentuk Dewan Rakyat Papua (DRP).
Agus mengatakan, perlu ada pendekatan Sosio-Demokratis dalam menangani masalah Papua. Pemerintah harus meninggalkan pendekatan Nasionalis-Teritorial.
"Kita saat ini tidak boleh lagi menggunakan pendekatan Nasionalis-Teritorial untuk menangani masalah Papua. Sudah saatnya kita menggunakan pendekatan Sosio-Demokratis", ujar Agus.
Salah satu pemateri dari Aktivis Papua Arkilaus Baho menyebutkan, yang dibutuhkan Papua saat ini adalah DRP bukan MRP (Majelis Rakyat Papua). Dia menyebut DRP adalah Pancasila di Papua.
"DRP adalah Pancasila nya Papua, masyarakat Pupua memerlukan struktur birokrasi (Lembaga Politik) yaitu DRP. MRP harus diganti dengan DRP", ucap Arkilaus.
Arkilaus menambahkan, permasalahan Papua tidak bisa dilihat dari perspektif Jakarta, tetapi harus dilihat dari Perspektif Papua.
"Saat ini banyak orang masih melihat permasalahan Papua hanya dengan perspektif Jakarta, tetapi permasalahan Papua harus dilihat dari perspektif orang Papua", tambahnya.
Editor: Abdul Muiz
