Jakarta, NU Online

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen terhadap pembalut menstruasi menuai sorotan. Kebijakan tersebut dinilai menambah beban ekonomi perempuan karena pembalut merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kondisi biologis dan tidak dapat dihindari.

 

Nurulmilah (25) menilai, menstruasi bukanlah pilihan atau gaya hidup. Karena itu, perempuan seharusnya tidak dibebani biaya tambahan untuk memenuhi kebutuhan sanitasi selama mengalami menstruasi.

 

“Pembalut itu kan kebutuhan yang lahir dari kondisi biologis perempuan ya, Kak, dan tidak bisa dihindari oleh perempuan itu sendiri,” ujar Mila kepada NU Online, Senin (9/11/2026).

 

Menurutnya, perempuan sudah menghadapi berbagai tekanan selama menstruasi, mulai dari kondisi fisik hingga stigma sosial di masyarakat. Sayangnya, menstruasi masih kerap dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Pengenaan pajak terhadap pembalut pun dinilai semakin menambah beban yang harus ditanggung perempuan.

 

"Yang lebih parah, pajak pembalut itu dinaikkan. Itu menjadi beban ganda bagi perempuan," keluh Mila.

 

Ia menjelaskan, persoalan keterjangkauan pembalut sebenarnya sudah muncul bahkan sebelum polemik pajak mencuat. Harga produk sanitasi tersebut masih menjadi pertimbangan bagi perempuan, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

 

Ia mencontohkan, pembalut malam berukuran 29 sentimeter dengan isi dua buah dijual sekitar Rp3.000. Jumlah tersebut hanya mencukupi kebutuhan selama satu hari.

 

“Jadi, sebelum pajak naik saja, tidak semua perempuan bisa mengakses pembalut,” tuturnya.

 

Mila juga menilai penggunaan kain sebagai alternatif pembalut tidak selalu menjadi solusi. Selain lebih mudah bocor, kain membutuhkan proses pencucian dan perawatan yang tidak selalu praktis bagi perempuan yang sedang beraktivitas.

 

Menurutnya, negara perlu hadir untuk memastikan perempuan mendapatkan akses terhadap kebutuhan sanitasi menstruasi secara layak dan terjangkau.

 

Ia berharap pemerintah dapat menyediakan pembalut secara gratis sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar perempuan.

 

"Ketika negara hadir dalam pemenuhan bagian dari kebutuhan biologis perempuan, sepertinya juga akan berdampak pada sosial kita. Kita akan lebih menormalisasi dan tidak menganggap tabu terhadap perempuan yang masih menstruasi,” ujarnya.

 

Desakan penghapusan PPN pembalut juga disuarakan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Persoalan ini bahkan telah dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK) melalui permohonan pengujian materiil terhadap Pasal 16B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

 

Permohonan tersebut diajukan Bernita Matondang dan teregistrasi dengan Nomor Perkara 406/PUU-XXIV/2026 pada Senin (2/11/2026). Pemohon menguji Pasal 16B ayat (1a) huruf j angka 1 beserta penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Dalam permohonannya, Bernita mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang berkaitan dengan pengaturan fasilitas PPN yang dipersoalkan.

 

"Pemohon mendalilkan bahwa kerugian tersebut memiliki hubungan dengan objek pengujian sepanjang Mahkamah menilai bahwa norma yang diuji memang menjadi dasar atau turut menentukan pengaturan fasilitas PPN yang dipersoalkan," ujar mahasiswa Hukum Universitas Terbuka tersebut.

 

Sementara itu, Alya (25) menegaskan bahwa pemerintah semestinya tidak membebani perempuan melalui kebijakan pajak atas kebutuhan dasar yang berkaitan dengan menstruasi.

 

“Kita berusaha menyuarakan bahwa setop memajaki sesuatu yang sudah menjadi haknya, karena menstruasi bukan gaya hidup,” ujar Alya.

 

Adapun pengenaan PPN terhadap pembalut berkaitan dengan ketentuan perpajakan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Dalam regulasi tersebut, pembalut dan tampon dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak (BKP).

 

Untuk barang nonmewah, tarif PPN nominal sebesar 12 persen dihitung menggunakan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan skema tersebut, beban PPN efektif tetap sebesar 11 persen.