Sosiolog Unusia Beberkan Ketimpangan Sosial karena Ulah Pejabat Nakal

Jakarta, NU Online

Sosiolog Unusia Mujtaba Hamdi menyebut bahwa beberapa faktor penyebab ketimpangan sosial terjadi karena ketidakseimbangan dan perbedaan dalam lingkungan masyarakat. Ketimpangan sosial juga bisa terjadi disebabkan oleh ulah pejabat nakal yang tidak bertanggungjawab.

“Perlu dilakukan langkah serius bagi pejabat-pejabat tinggi yang abai terhadap kewajiban pajaknya. Karena akibatnya bisa fatal: ketimpangan makin parah dan agenda untuk mengatasi ketimpangan pun berantakan,” kata Mujtaba, kepada NU Online, Kamis (2/3/2023).

Hal ini menanggapi kasus para pejabat yang belakangan gemar pamer harta kekayaannya di sosial media. Imbas dari aksi pamer tersebut masyarakat enggan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan banyak yang mengaku tak mau bayar pajak karena kejadian ini.

Padahal menurutnya, satu hal kunci yang menentukan kesuksesan reformasi pajak adalah kepercayaan pembayar pajak (taxpayer's trust).

Studi-studi Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), World Bank, dan lainnya, memperlihatkan bahwa rendahnya tingkat kepercayaan pembayar pajak terhadap institusi perpajakan menyebabkan gagalnya agenda-agenda reformasi perpajakan yang biasanya sudah disusun rapi.

“Kita tentu sudah melihat banyak perbaikan di sektor perpajakan: pemberlakukan pajak progresif, keringanan pajak bagi usaha kecil, peningkatan layanan perpajakan, dan lain-lain. Tapi itu akan sia-sia jika tidak ada kepercayaan dari pembayar pajak,” jelas dia.

Selain itu, beberapa faktor lain juga bisa jadi sebab ketimpangan sosial, tetapi di antara penyebab paling utama, yaitu: Pertama, ketimpangan akses terhadap sumber daya publik, khususnya akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan pekerjaan. Kedua, ketimpangan kepemilikan aset produktif.

“Selama ini, pemerintah bersama banyak pihak, domestik maupun internasional, telah melakukan banyak upaya untuk mengatasi dua masalah besar tersebut. Strategi ‘Indonesia-sentris’ berupaya untuk melakukan pemerataan akses terhadap sumberdaya publik, yang cukup terlihat perbedaannya dibanding dominasi ‘Jawa-sentris’ sebelumnya,” terang dia.

Berdasarkan banyak studi independen, ia juga menyebut perbaikan pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan pekerjaan mengalami peningkatan, walau masih jauh dari target yang diidealkan.

“Reformasi di sektor perpajakan, agenda kehutanan sosial, sertifikasi lahan rakyat, ini di antara langkah penting mengatasi masalah kedua (ketimpangan kepemilikan aset produktif),” jelasnya.

Namun, tambah dia, strategi dan agenda besar tersebut percuma bila pemerintah tidak bertindak tegas terhadap para pejabat-pejabatnya yang abai dan tidak bertanggungjawab.

Pewarta: Syifa Arrahmah
Editor: Muhammad Faizin