Nasional

Prof Nadirsyah Hosen Ungkap Praktik Suap di Era Modern Tak Selalu Berbentuk Uang

Sabtu, 21 November 2026 | 09:00 WIB

Prof Nadirsyah Hosen Ungkap Praktik Suap di Era Modern Tak Selalu Berbentuk Uang

Ilustrasi (NU Online/AI Generated)

Jakarta, NU Online

Praktik risywah atau suap pada era modern tidak selalu berlangsung melalui pemberian uang secara langsung. Bentuk suap dapat berupa pembiayaan kegiatan, pemberian fasilitas, hingga pembentukan relasi yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan konflik kepentingan.

 

Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031, Prof KH Nadirsyah Hosen (Gus Nadir) menjelaskan bahwa praktik risywah dalam kehidupan modern memiliki pola yang semakin kompleks. Karena itu, persoalan tersebut perlu dibaca tidak hanya dari bentuk pemberiannya, tetapi juga dari tujuan, kepentingan, dan pengaruh yang ditimbulkannya.

 

Menurut Gus Nadir, dalam kitab-kitab fikih klasik, para ulama telah memberikan perhatian besar terhadap risywah, terutama pemberian yang dimaksudkan untuk memengaruhi hakim atau pemegang kewenangan.

 

Namun, dalam kehidupan modern, pemberian tidak selalu berlangsung secara langsung antara pemberi dan penerima dengan disertai permintaan tertentu.

 

“Dalam kehidupan modern, uang tidak selalu berjalan lurus dari tangan pemberi ke tangan penerima sambil berbisik soal pesanan keputusan,” jelasnya dalam wawancara dengan NU Online.

 

Ia menggambarkan sejumlah praktik yang dapat menjadi pintu masuk bagi munculnya pengaruh uang dalam pengambilan keputusan.

 

Salah satunya, perusahaan yang tidak memberikan uang secara langsung kepada pejabat, tetapi membiayai kegiatan yayasan yang dikelola keluarganya. Tidak ada permintaan terbuka maupun kesepakatan transaksi. Namun, setelah pemberian tersebut, urusan administrasi perusahaan justru menjadi lebih mudah.

 

Praktik lain dapat berupa pembiayaan perjalanan, seminar luar negeri, atau kegiatan sosial seorang pejabat oleh pengusaha. Meski dikemas sebagai kerja sama yang sah dan tidak disertai perjanjian imbalan, hubungan tersebut berpotensi memengaruhi independensi pejabat ketika mengambil keputusan.

 

Gus Nadir juga menyoroti dukungan dana perusahaan kepada lembaga yang memiliki pengaruh dalam perumusan kebijakan publik. Bantuan semacam itu dapat memunculkan keengganan lembaga untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang menguntungkan pihak pemberi dana.

 

Selain itu, potensi konflik kepentingan juga dapat muncul setelah seseorang tidak lagi menjabat. Misalnya, seorang mantan pejabat memperoleh posisi komisaris atau penasihat dengan honorarium besar di perusahaan yang sebelumnya diuntungkan oleh keputusan pada masa jabatannya.

 

Meski demikian, Gus Nadir mengingatkan bahwa berbagai situasi tersebut tidak dapat secara otomatis dikategorikan sebagai risywah. Setiap kasus harus diperiksa berdasarkan fakta, niat, keterkaitan kepentingan, dan aspek hukum yang menyertainya.

 

“Dalam praktik modern, pemberian tidak selalu ditujukan untuk membeli satu ketukan palu atau satu tanda tangan tertentu. Sering kali yang dirawat adalah kedekatan, ketergantungan, rasa berutang budi, jalan masuk khusus, atau sekadar harapan akan kemurahan hati di kemudian hari,” ungkapnya.

 

Ia menambahkan, pengaruh dapat dibangun jauh sebelum keputusan diambil, sementara balasan atau keuntungan bagi pihak pemberi bisa muncul setelah keputusan tersebut berlalu.

 

Fikih Risywah dan Tantangan Tata Kelola Modern

Untuk mengurai persoalan tersebut, Gus Nadir menilai khazanah fikih memiliki perangkat metodologis yang dapat digunakan. Di antaranya tahqiq al-manat, sadd al-dzari'ah, maqashid al-syari'ah, dan siyasah syar'iyyah.

 

Menurutnya, pendekatan tersebut bukan untuk mengubah hukum risywah yang keharamannya telah jelas. Hal yang perlu dikembangkan justru rambu-rambu fikih untuk membedakan pemberian yang wajar dan dibenarkan, konflik kepentingan yang harus dicegah, serta risywah yang diharamkan.

 

Ia menilai, persoalan tersebut menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui forum bahtsul masail dengan tetap merujuk pada kitab-kitab mu'tabarah sekaligus mempertimbangkan perkembangan tata kelola kelembagaan modern.

 

“Saya membayangkan ini akan sangat menarik bila dibedah lebih dalam di forum bahtsul masail dengan tetap berpijak pada kitab-kitab mu'tabarah, sambil membaca secara jernih bagaimana tata kelola kelembagaan modern bekerja,” tuturnya.

 

Gus Nadir yang mengemban amanah Rais Syuriyah PCINU Australia–Selandia Baru 2005–2023.​ ​menegaskan bahwa tantangan pembahasan fikih risywah saat ini bukan sekadar mengenali pemberian uang untuk membeli keputusan.

 

"Lebih jauh, diperlukan pemahaman mengenai bagaimana uang dapat digunakan untuk membangun pengaruh, menciptakan ketergantungan, dan secara perlahan menggerus kemandirian orang yang memegang kewenangan," ungkapnya.