Jakarta, NU Online

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menyiapkan program Depo BaBa atau Belanja Bareng untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). Program ini dirancang membangun ekosistem ekonomi yang mencakup produksi, permodalan, distribusi, hingga pemasaran dengan melibatkan warga di tingkat kecamatan.

Deputi Bidang Percepatan Fasilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan BP Taskin Zaidirina mengatakan, Depo BaBa akan menjadi salah satu bentuk konkret sinergi antara BP Taskin dan NU dalam upaya pengentasan kemiskinan. Program tersebut sebelumnya telah diuji coba bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat.

“Selain untuk distribusi barang, kita juga akan buatkan ekosistemnya. Barang-barang yang dijual di situ diupayakan merupakan hasil produksi penduduk setempat,” kata Zaidirina saat mendampingi Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menemui Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin di Kantor PBNU, Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).

Zaidirina mencontohkan, kebutuhan rumah tangga seperti sabun nantinya dapat diproduksi langsung oleh masyarakat setempat. Dalam pelaksanaannya, BP Taskin akan menghubungkan program tersebut dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian dan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Keterlibatan kementerian akan disesuaikan dengan potensi ekonomi setiap kecamatan. Misalnya, Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat dilibatkan apabila suatu wilayah memiliki potensi di sektor pertanian atau perikanan.

Menurut Zaidirina, pengembangan Depo BaBa juga akan didukung akses permodalan melalui lembaga keuangan mikro dan bank wakaf. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada distribusi barang, tetapi mencakup seluruh rantai kegiatan ekonomi.

“Jadi betul-betul dari mulai permodalan, produksinya, sampai penjualan, sampai pasarnya juga dari kita untuk kita yang ada di penduduk sekitar situ,” ujarnya.

Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan, program tersebut merupakan bagian dari Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan (Sitaskin). Program ini melibatkan sejumlah kementerian untuk bekerja sama menangani kemiskinan di wilayah tertentu.

Budiman menyebut, pendekatan Sitaskin selama ini dilakukan di tingkat kabupaten dan kota. Namun, BP Taskin kini berupaya memperluas jangkauan program hingga tingkat kecamatan dengan melibatkan struktur organisasi NU, khususnya Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU).

Ia mengatakan, BP Taskin telah berkomunikasi dengan PWNU Jawa Barat dan PWNU DKI Jakarta untuk menjajaki kerja sama dalam pemberdayaan ekonomi tersebut.

Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz menilai, program BP Taskin sejalan dengan kebutuhan warga NU yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Menurut Gus Kikin, jaringan organisasi NU hingga tingkat cabang dan MWCNU dapat dimanfaatkan untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

“Kita punya jaringan yang lengkap. Ini nanti bersama-sama dengan Pak Sekjen kita telusur satu per satu mana yang diutamakan, nanti kita satu per satu kita kerjakan,” kata Gus Kikin.

Ia berharap program pemberdayaan tersebut dapat segera direalisasikan. Bahkan, menurutnya, pelaksanaan program memungkinkan dimulai pada Desember 2026.