Jakarta, NU Online

Jaringan Gusdurian akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Wisma Hijau, Depok, Jawa Barat, pada Jumat-Ahad (24-26/11/2023) diikuti 150 komunitas Gusdurian dari berbagai daerah se-Indonesia. Rakernas ini akan diikuti oleh para individu, direktur lembaga, dan koordinator komunitas Gusdurian di seluruh Indonesia. 

Koordinator Sekretariat Nasional Jaringan Gusdurian Jay Akhmad menyebut, Rakernas diselenggarakan sekaligus untuk menyikapi situasi politik dan demokrasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. 

Pemilu 2024 yakni pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di seluruh Indonesia, serta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden periode 2024-2029.

“(Di Rakernas Gusdurian) kita akan mengeluarkan rekomendasi dan sikap tegas (jelang Pemilu 2024),” kata Jay kepada NU Online, Kamis (23/11/2023).

Jay menuturkan, Rakernas merupakan amanat Temu Nasional (Tunas) Jaringan Gusdurian yang telah diselenggarakan di Surabaya, pada Oktober 2022 lalu. Adapun tujuannya untuk merefleksikan agenda dan merumuskan kerangka kerja gerakan Jaringan Gusdurian dalam memperkuat masyarakat sipil.

Gelaran Rakernas Jaringan Gusdurian kali ini, lanjut Jay, berbeda dengan sebelum-sebelumnya karena berdekatan dengan pesta demokrasi Pilpres dan Pilkada yang secara serentak akan dilaksanakan di 548 daerah se-Indonesia.

Berkaca pada pemilu sebelumnya, Jay melihat masyarakat Indonesia rentan terpecah belah akibat politik identitas demi politik elektoral, seperti pada Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019. Banyak keluarga, sahabat, sampai hubungan yang lebih luas, menjadi retak dan bermusuhan karena berbeda pilihan.

Jay menengarai, pada Pemilu 2024 nanti penggunaan politik identitas sangat mungkin terjadi. Para elite yang berkontestasi berpotensi akan memainkan narasi-narasi kebencian dan agama.

Dinamika politik juga terus berkembang, mulai dari adanya politik dinasti, aparat pemerintah yang dinilai tidak netral, keputusan MK yang dinilai sarat kepentingan politik, dan pencatutan nama Jaringan Gusdurian guna mendapat dukungan masyarakat.

“Jadi di Rakernas Jaringan Gusdurian, semua akan kita bahas, agar masyarakat tidak bingung, dan tercipta pemilu yang damai dan bermartabat,” papar Jay.

Melihat situasi politik jelang pesta demokrasi ini, Jaringan Gusdurian sebagai gerakan sosial yang kerangka kerjanya berbasis sembilan nilai utama Gus Dur seperti kemanusiaan dan kesetaraan, perlu memperkuat agenda gerakan untuk merespons persoalan yang terjadi di masyarakat, mulai dari kebebasan beragama dan berkeyakinan, keadilan ekologi, serta situasi politik dan demokrasi.

“Hasilnya akan menjadi rujukan dan panduan bagi seluruh elemen dalam Jaringan Gusdurian  di seluruh Indonesia dan luar negeri,” tegas Jay.