Rais Syuriyah PBNU Prof M Nuh, Ketum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Sekjen PBNU H Saifullah Yusuf, dan Waketum PBNU H Amin Said Husni saat Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah di Gedung PBNU Lantai 8, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Foto: TVNU)
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar Rapat Harian Syuriyah dan Tanfidziyah secara hibrid di Lantai 8 Gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta Pusat, pada Rabu (4/2/2026) pukul 14.15 hingga 15.12 WIB.
Rapat tersebut nampak dihadiri secara daring oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dan Wakil Rais Aam PBNU KH M Anwar Iskandar. Kemudian, hadir secara langsung Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, Sekretaris Jenderal (Sekjend) PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Rais Syuriyah PBNU Prof M Nuh, dan Wakil Ketua Umum PBNU Amin Said Husni.
Gus Yahya mengungkapkan bahwa rapat kali ini membahas pemutakhiran lanjutan sistem Digitalisasi Data dan Layanan Nahdlatul Ulama (Digdaya NU). Sistem tersebut, katanya, juga akan terus disempurnakan agar aksesibilitasnya semakin canggih.
Tak hanya itu, Gus Yahya bersama para peserta rapat juga membahas soal Road Map 25 Tahun NU (2027–2052) sebagai amanat dari Muktamar ke-34 di Lampung.
“Ini harapannya bahwa road map sudah jadi di tingkat konferensi besar dan pada akhirnya bisa disahkan di muktamar yang akan datang,” katanya.
Lebih lanjut, pertemuan tersebut juga membahas mengenai rapat koordinasi bersama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia pada 7–8 Februari 2026 di Malang, Jawa Timur. Meski begitu, NU Online belum mengetahui lebih lanjut informasi tersebut.
Di samping itu, Prof M Nuh juga mengingatkan, dalam mengelola Digdaya NU diperlukan tiga syarat agar sistem tersebut berjalan lancar. Pertama, katanya, diperlukan otorisasi yang cukup mendetail agar tidak terjadi kesimpangsiuran. Kedua, sistem tersebut tidak hanya disadari dari aspek kewenangan, tapi kepemilikan dari tiap penggunanya.
Terakhir, lanjutnya, Digdaya NU harus menjadi sistem yang berkelanjutan. Hal itu terjadi, kata Prof M Nuh, jika nantinya pengurus periode 2021–2026 dapat dipakai juga oleh pengurus lanjutannya.
“Kita tidak ingin Digdaya ini hanya berlaku pada satu periode kepemimpinan, lalu berganti lagi ketika pengurus baru menjabat,” jelasnya.
Rapat tersebut akhirnya ditutup pembacaan doa yang dipimpin oleh Wakil Rais Syuriyah PBNU KH Anwar Iskandar.
